Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Suap PLTU Riau-1, Bupati Temanggung dan Anak Setnov Jadi Saksi Sofyan Basir

Suap PLTU Riau-1, Bupati Temanggung dan Anak Setnov Jadi Saksi Sofyan Basir Dirut PLN Sofyan Basir diperiksa KPK. ©2018 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Temanggung, Muhammad Al Khadziq, dan CEO Blackgold Natural Resources Rickard Philip Cecil. Keduanya akan diperiksa terkait kasus suap proyek PLTU Riau-1.

"Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SFB (Direktur Utama nonaktif PLN Sofyan Basir)," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Kamis (2/5).

Selain Al Khaziq dan Rickard, penyidik juga akan memeriksa dua pejabat PLN yakni Kadiv Pengembangan Regional Sulawesi Suwarno dan Kepala Divisi Batubara Harlen.

Kemudian Komisaris PT Skydweller Indonesia Mandiri Rheza Herwindo yang juga anak dari Setya Novanto alias Setnov, Staf Admin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, Diah Aprilianingrum, dan satu pihak wiraswasta Mukhradis Hadi Kusuma.

"Mereka juga akan dimintai keterangan untuk penyidikan tersangka SFB," kata Febri.

KPK menetapkan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus yang telah menjerat Eni Maulani Saragih, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Kotjo dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Sofyan Basir diduga bersama-sama Eni Saragih dan Idrus menerima suap dari Johannes Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Sofyan diduga mendapat jatah sama dengan Eni dan Idrus.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 Ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6.com

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mengenal Sosok Brigjen TNI Radjamin Purba, Pendiri Kampus USI dan Bupati Simalungun Tahun 1960
Mengenal Sosok Brigjen TNI Radjamin Purba, Pendiri Kampus USI dan Bupati Simalungun Tahun 1960

Sosok pria berpangkat Brigadir Jendera TNI ini memberikan dampak yang besar bagi Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Baca Selengkapnya
KPU Tunda Rekapitulasi Suara di Sulawesi Barat, Ini Alasannya
KPU Tunda Rekapitulasi Suara di Sulawesi Barat, Ini Alasannya

KPU Tunda Rekapitulasi Suara di Sulawesi Barat, Ini Alasannya

Baca Selengkapnya
Isu Kapolres Manado Terima Setoran Rp10 Juta/Bulan dari Pengusaha Tambang Bos Brigadir RAT, Ini Kata Polda Sulut
Isu Kapolres Manado Terima Setoran Rp10 Juta/Bulan dari Pengusaha Tambang Bos Brigadir RAT, Ini Kata Polda Sulut

Setoran itu disebut-sebut sebagai imbalan untuk mempekerjakan almarhum Brigadir Rhidal Ali Tomi sebagai pengawal pribadi di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Simpan Sabu, Anggota DPRD Ditangkap BNN NTT
Simpan Sabu, Anggota DPRD Ditangkap BNN NTT

RW ternyata salah satu anggota Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Baca Selengkapnya
Menteri Basuki Tak Dampingi Jokowi Resmikan Tol di Sumatera Utara, Ini Penjelasan Kementerian PUPR
Menteri Basuki Tak Dampingi Jokowi Resmikan Tol di Sumatera Utara, Ini Penjelasan Kementerian PUPR

Dalam jajaran pejabat yang hadir, tidak ada sosok Basuki Hadimuljono dalam pada upacara peresmian dua ruas jalan tol dengan nilai proyek sebesar Rp4,7 triliun.

Baca Selengkapnya
KPU Rekapitulasi Suara Jabar dan Papua Barat Daya Malam Ini, 3 Provinsi Terakhir Besok
KPU Rekapitulasi Suara Jabar dan Papua Barat Daya Malam Ini, 3 Provinsi Terakhir Besok

Pihaknya dapat menuntaskan rekapitulasi seluruh suara Pemilu 2024 pada Selasa.

Baca Selengkapnya
6.426 Narapidana di Sulsel Diusulkan Terima Remisi Hari Kemerdekaan RI
6.426 Narapidana di Sulsel Diusulkan Terima Remisi Hari Kemerdekaan RI

Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan mengusulkan 6.426 narapidana menerima remisi atau pengurangan masa pidana saat momen Hari Kemerdekaan Indonesia.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Habiskan Rp1,3 Triliun untuk Rekontruksi 147 Bangunan Pasca Gempa di Sulbar
Pemerintah Habiskan Rp1,3 Triliun untuk Rekontruksi 147 Bangunan Pasca Gempa di Sulbar

Jokowi juga meresmikan tiga ruas jalan daerah di Provinsi Sulawesi Barat.

Baca Selengkapnya
Wakapolda Riau Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Rohul
Wakapolda Riau Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Rohul

Saat ini, posko banjir telah didirikan di dua lokasi yaitu Rambah dan Kunto Darussalam.

Baca Selengkapnya