Unair Memanggil, Guru Besar dan Akademisi Minta Jokowi Hentikan Politik Kekeluargaan

Tujuh Guru besar yang turut serta dalam aksi ini diantara lain Prof Dr Ramlan Surbakti (Guru Besar Ilmu Politik), Prof Dr Hotman Siahaan (Guru besar Sosiologi), Prof Dr Drs Henri Subiakto SH MSi (Guru besar Ilmu Komunikasi),Prof dr Abdul Hafid (Guru Besar FK) , Prof Dr Ir Annis Catur Adi, MSi (Guru Besar Ilmu Gizi) dan Prof Basuki Rekso Wibowo (Alumnus FH) dan Prof Thomas Santoso (Alumnus Sosiologi).

Dalam Aksi ini juga dibacakan pernyataan sikap ‘Menegakkan Demokrasi, Menjaga Republik’ di lingkungan Unair dan Ksatria Airlangga yang dibacakan Prof Hotma Siahaan.

"Hal yang perlu diingat kembali oleh Presiden bahwa legitimasi maupun dukungan rakyat kepada pemerintahannya semenjak 9 tahun lalu tidak bisa dilepaskan dari harapan bahwa Presiden akan menjalankan etika republik dan merawat demokrasi maupun pemerintahan yang bebas KKN," ungkap Prof Hotma.

Prof Hotma berharap, saat akan mengakhiri pemerintahannya, Presiden bisa mengambil sikap yang tidak menodai prinsip-prinsip utama tersebut.

Selain itu, mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Unair ini juga menyerukan agar Presiden Joko Widodo selaku pemimpin tertinggi pemerintahan dan kepala negara agar merawat prinsip-prinsip etika republik dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan serta menghentikan upaya melanggengkan politik kekeluargaan.

Pihaknya juga menyerukan agar kemerdekaan politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sipil dijamin oleh negara. Karena negara Indonesia ini milik semua rakyat, bukan milik kelompok atau golongan tertentu.

Terkait pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, para akademisi, keluarga besar dan alumni Unair Surabaya mendesak supaya pihak penyelenggara bersikap adil, tidak berbuat curang serta tanpa kekerasan.

Partai politik menurut Prof Hotman harus mereformasi diri dalam menjalankan fungsi-fungsi artikulasi, agregasi dan pendidikan politik warga negara.

Terakhir, mereka juga mengecam berbagai bentuk intervensi dan intimidasi terhadap mimbar-mimbar akademik di perguruan tinggi. Dan meminta perguruan tinggi agar menjaga marwah, rasionalitas dan kritisme kepada pemerintah demi tegaknya republik.

"Ini empat poin seruan yang kami lakukan hari ini. Kampus ini hanya memberikan seruan moral, kami tidak melakukan tindakan-tindakan politik praktis. Seruan Moral ini sebagai bingkai dari seluruh moralitas bangsa ini dalam kerangka negara demokrasi," tutupnya.

Dosen Ilmu Politik Unair, Airlangga Pribadi Kusman mengungkapkan pernyataan sikap sekaligus petisi ini sudah ditandatangani lebih dari 100 orang akademisi Unair bahkan kolega sejawat di luar Unair.

"Pernyataan sikap ini berangkat dari keprihatinan kami sebagai insan akademik terhadap perkembangan yang berlangsung akhir-akhir ini karena kami melihat penyelenggara negara ini semakin lama semakin menjauh dari prinsip etika republik," katanya.