AHY Dulu Kritik Sekarang Puji-Puji IKN, Demokrat Beri Penjelasan

Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron membela Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang memuji pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim).

Padahal, sebelum menjadi menteri, AHY selalu mengkritik pembangunan IKN.

"Saya kira itulah sikap objektivitas dari Mas AHY. Bagi Demokrat kan semuanya didasarkan kepada rasionalitas. Kalau secara rasionalitas ya ini baik bagi negara, baik bagi bangsa, baik bagi rakyat, ya dikatakan baik," kata Herman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/2).

Herman menyebut, penilaian AHY berdasarkan pemikiran yang rasional. Jika hal tersebut tidak baik maka AHY akan mengatakan tidak baik.

Oleh sebab itu, jika AHY terpukau dengan pembangunan IKN, maka progres pemerintah saat ini tunjukkan memang betul-betul bagus. Bahkan, AHY bukan sekadar memuji IKN, melainkan mendatanginya langsung.

"Begitu melihat progresnya baik, ya tentu ketum kami pasti akan menyebutkan baik. Itulah sikap rasionalitas dari Demokrat," ujar Herman.

Herman juga mengingatkan bahwa Demokrat sejak awal memang selalu bersikap rasional dalam melihat program pemerintah.

Dia menyebut mereka akan menyampaikan sesuai dengan realita, apakah program pemerintah baik ataupun buruk.

"Oleh karenanya, tentu Mas AHY sudah lihat bagaimana situasi IKN dan progresnya sangat baik. Ya oleh karenanya secara objektif maka disampaikan bahwa itu adalah sikap rasionalitas dari Mas AHY. Bahwa memang sangat puas dengan apa yang dibangun oleh Presiden Jokowi," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku terpukau dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Rabu (28/2).

"Terpukau dengan apa yang menjadi mimpi besar Presiden Jokowi untuk menghadirkan pusat pemerintahan yang harapannya menjadi pusat kemajuan bangsa, pusat peradaban nusantara yang kita harapkan ini benar-benar bisa menghadirkan kebijakan pada saatnya nanti yang terus memajukan ekonomi Indonesia," kata AHY dalam keterangannya, Rabu (28/2).

AHY mengatakan, pemerintah tengah berupaya menarik investasi dari dalam maupun luar negeri. Berkaitan dengan upaya tersebut, ia mengatakan, pihaknya bertugas untuk menyiapkan lahan yang clean and clear.

Menurut dia, kepastian hukum hak atas tanah menjadi satu hal penting yang bisa mendorong peningkatan investasi.

"Kita berharap para investor juga punya keyakinan, kepastian hukum hak atas tanah yang bisa digunakan untuk usaha yang dikembangkan secara komersial dan juga bisnis diharapkan berkembang," ujarnya.

"Dengan demikian, IKN bukan hanya menyedot investasi tetapi bisa mengembangkan ekonomi, bukan hanya tentunya di sekitar IKN tapi juga secara nasional," sambungnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan, dalam proses pembangunan IKN juga terdapat peran Badan Bank Tanah yang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Bandara VVIP maupun infrastruktur penunjang lainnya.

Diketahui, AHY pernah mengkritik pembangunan IKN, tepatnya sebelum dia menjabat sebagai Menteri ATR/BPN. AHY mempertanyakan sikap pemerintah soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dia menganggap, pemerintah terlalu terburu-buru jika mengejar pembangunan IKN harus selesai sebelum tahun 2024 berakhir.

“Semangatnya kita enggak ada masalah. Tapi begitu, harus dieksekusi sekarang juga, sebelum 2024 harus jadi, apa yang dikejar?” sebut AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (14/7).

Maka, dia mengaku telah menitipkan pada kader Demokrat yang berada di DPR RI untuk terus memberikan catatan kritis terkait pembangunan ibu kota baru tersebut.

Menurutnya, pemerintah tak memiliki urgensi untuk menargetkan agar pembangunan IKN cepat selesai.

“Jadi, legacy itu tidak harus (sekarang). Kecuali, memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya,” ucap dia.

Terakhir, AHY meminta pemerintah untuk fokus pada pembenahan ekonomi masyarakat lebih dulu. Jangan sampai, kesejahteraan rakyat dikorbankan demi berbagai proyek pembangunan.

“Ini adalah masalah rakyat, masalah ekonomi rakyat yang perlu dicari solusinya. Jangan didahulukan proyek-proyek yang luar biasa menyita anggaran negara kita,” imbuh dia.