Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anies Baswedan Sebut Pemberian Izin Tempat Ibadah Terbanyak Pada Masanya, Ini Faktanya

Anies Baswedan Sebut Pemberian Izin Tempat Ibadah Terbanyak Pada Masanya, Ini Faktanya

Anies Baswedan Sebut Pemberian Izin Tempat Ibadah Terbanyak Pada Masanya, Ini Faktanya

Anies mengklaim sukses merampungkan banyak permasalahan perizinan tempat ibadah.

Anies Baswedan Sebut Pemberian Izin Tempat Ibadah Terbanyak Pada Masanya, Ini Faktanya

Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan mengaku pemberian izin pembangunan rumah ibadah yang paling banyak pada masanya.

Klaim ini dilontarkan Anies pada debat Calon Presiden yang telah digelar di Gedung KPU, Selasa (12/12)

Anies Baswedan Sebut Pemberian Izin Tempat Ibadah Terbanyak Pada Masanya, Ini Faktanya

“Sepanjang sejarah Gubernur Jakarta, yang paling banyak memberi izin mendirikan rumah ibadah adalah Gubernur Anies Baswedan,” jelas Anies.


Anies juga mengatakan, dirinya sukses merampungkan banyak permasalahan perizinan tempat ibadah yang terhambat.

Anies Baswedan Sebut Pemberian Izin Tempat Ibadah Terbanyak Pada Masanya, Ini Faktanya

“Mereka menerima izin dan bisa beribadah dengan baik. Ketika umat Islam, Kristen, Hindu, Budha, kesulitan izin, kami bicarakan, kami komunikasikan. Akhirnya semua dapat izin beribadah,” kata Anies.

Lantas benarkah klaim yang dikatakan oleh Anies?


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah fasilitas pembangunan masjid di Jakarta pada tahun 2018 sebanyak 2.927. Lalu pada tahun 2020 naik menjadi 3.087, tahun 2021 sebanyak 3.433, dan tahun 2022 sebanyak 3.476.

Sementara itu, pembangunan musala di Jakarta pada tahun 2018 sebanyak 2.775, tahun 2020 sebanyak 3.214, tahun 2021 sebanyak 3.525, dan tahun 2022 sebanyak 3.550.


Adapun untuk pembangunan Gereja Protestan di Jakarta pada tahun 2018 sebanyak 2.742, tahun 2020 sebanyak 1.094, tahun 2021 sebanyak 1.098, dan tahun 2022 sebanyak 1.293. Lalu untuk pembangunan Gereja Katolik, perbedaannya tidak berbeda jauh, yakni tahun 2018 sebanyak 45, tahun 2020 sebanyak 45, tahun 2021 sebanyak 47 dan tahun 2022 sebanyak 47.

Untuk pembangunan Pura di Jakarta, pembangunan paling rendah ada di tahun 2021. Rincian tahun lainnya yaitu tahun 2018 sebanyak 29, tahun 2020 sebanyak 29, lalu tahun 2021 sebanyak 13, dan tahun 2022 sebanyak 32. Adapun untuk pembangunan Vihara pada tahun 2018 sebanyak 263, tahun 2020 sebanyak 263, tahun 2021 sebanyak 92, dan tahun 2022 sebanyak 289.


Terakhir, pembangunan Klenteng di Jakarta pada tahun 2018 sebanyak 4 rumah ibadah, tahun 2021 sebanyak 4, tahun 2022 sebanyak 5 rumah ibadah, dan pada tahun 2020 tidak ada rumah ibadah yang dibangun.

Anies Baswedan Sebut Pemberian Izin Tempat Ibadah Terbanyak Pada Masanya, Ini Faktanya

Jika berkaca dari data tersebut, tempat ibadah di DKI Jakarta dari tahun 2018-2022 sedikit banyak mengalami peningkatan. Namun, untuk pembangunan gereja protestan berkurang cukup jauh dari tahun 2018 sampai 2022.

Sebagai informasi, pernyataan Anies ini dilontarkan untuk menjawab pertanyaan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto soal adanya keluhan pembangunan tempat ibadah kelompok minoritas.


"Bagaimana tanggapan Bapak (Anies Baswedan) tentang keluhan adanya kelompok-kelompok minoritas yang ingin membuat tempat ibadah, tapi sangat sulit karena faktor-faktor yang dipersulit birokrasi dan lain sebagainya?" tanya Prabowo.

Anies Baswedan Sebut Pemberian Izin Tempat Ibadah Terbanyak Pada Masanya, Ini Faktanya

Untuk diketahui, KPU akan menggelar debat kedua Cawapres pada 22 Desember 2023.

Anies Baswedan Ungkap Alasannya Teguh Usung Perubahan
Anies Baswedan Ungkap Alasannya Teguh Usung Perubahan

Anies juga menginginkan agar demokrasi tetap terjaga dengan baik.

Baca Selengkapnya
Reaksi Anies Baswedan Tahu Dipolisikan Gara-Gara Akronim AMIN
Reaksi Anies Baswedan Tahu Dipolisikan Gara-Gara Akronim AMIN

Anies menyerahkan penanganan kasus dugaan penistaan agama tersebut kepada aparat penegak hukum.

Baca Selengkapnya
Anies Baswedan Diklaim Resmi Maju sebagai Cagub Jakarta? Cek Faktanya
Anies Baswedan Diklaim Resmi Maju sebagai Cagub Jakarta? Cek Faktanya

Benarkah Anies resmi maju sebagai cagub Jakarta? simak penelusurannya

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Anies Nilai Pemilu Bukan Seperti Sepak Bola: Kompetisi Demokrasi, Dampaknya pada Kebijakan
Anies Nilai Pemilu Bukan Seperti Sepak Bola: Kompetisi Demokrasi, Dampaknya pada Kebijakan

Anies Baswedan menilai Pemilu bukan seperti pertandingan sepak bola.

Baca Selengkapnya
Polisi Tangkap Pelaku yang Ancam Tembak Anies Baswedan
Polisi Tangkap Pelaku yang Ancam Tembak Anies Baswedan

Polisi menangkap pelaku yang menebar ancaman terkait penembakan Anies Baswedan

Baca Selengkapnya
Anies Baswedan Diadukan ke Bareskrim Polri gara-gara Gunakan Akronim
Anies Baswedan Diadukan ke Bareskrim Polri gara-gara Gunakan Akronim "Amin"

Capres nomor urut satu, Anies Baswedan diadukan ke Bareskrim Polri oleh kelompok yang menamakan diri Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia.

Baca Selengkapnya
Anies: Hasil Putusan MK Itu Seperti Pertandingan Sepakbola, Pulang Menang atau Kalah
Anies: Hasil Putusan MK Itu Seperti Pertandingan Sepakbola, Pulang Menang atau Kalah

Anies Baswedan menyebut, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilpres 2024 akan berdampak besar bagi perjalanan kehidupan bernegara Indonesia

Baca Selengkapnya
Pesan Anies Baswedan buat Pendukung Perubahan: Kawal, Catat & Laporkan Kecurangan ke Timnas AMIN
Pesan Anies Baswedan buat Pendukung Perubahan: Kawal, Catat & Laporkan Kecurangan ke Timnas AMIN

Kata Anies ada begitu banyak kekurangan, yang dirasakan secara terang benderang

Baca Selengkapnya
Anies Kritik Pemerintah Kumpulkan Pemda Hanya Bahas Anggaran: Tak Pernah Urusan Stunting atau Ibu Hamil
Anies Kritik Pemerintah Kumpulkan Pemda Hanya Bahas Anggaran: Tak Pernah Urusan Stunting atau Ibu Hamil

Anies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.

Baca Selengkapnya