DPR Segera Revisi Lagi UU Pemilu

DPR Segera Revisi Lagi UU Pemilu
Pemungutan Suara Ulang di TPS 064 Rawamangun. ©2019 Liputan6.com/Faizal Fanani
NEWS | 20 November 2019 17:01 Reporter : Sania Mashabi

Merdeka.com - Komisi II DPR berencana segera merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal itu disepakati dalam rapat Komisi II dengan KPU, Bawaslu dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/14).

"Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh KPU, Bawaslu, DKPP ini nanti itu menjadi bagian masukan koreksi terhadap nanti ketika kita memulai proses revisi dan penyempurnaan UU tentang kepemiluan. Jadi bukan hanya pemilu saja, tapi pileg, pilpres, dan pilkada. Jadi satu aja kesimpulannya hari ini," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia usai rapat dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Doli menjelaskan sebelum melakukan revisi pihaknya akan melakukan evaluasi. Sehingga hasil revisi bisa menjadi lebih baik lagi.

"Makanya nanti akan kita kajikan secara menyeluruh, secara komprehensif. Kita evaluasi dulu secara keseluruhan apa ekses-eksesnya," ungkapnya.

2 dari 2 halaman

Pembahasan Revisi UU Pemilu di Awal 2020

Pembahasan revisi itu, lanjut Doli, akan dilakukan di awal tahun 2020. Dalam pembahasan revisi bisa saja nantinya akan ada penggabungan Undang-undang yang berkaitan dengan pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden hingga pilkada.

"Bisa dalam satu UU. Itu yang nanti menjadi salah satu yang perlu kita kaji secara mendalam," ucapnya.

Kendati demikian, revisi ini tidak akan berpengaruh pada pelaksanaan Pilkada 2020. Pasalnya persiapan Pilkada 2020 sudah dimulai saat ini.

"Saya kira untuk pilkada tahun 2020, kita sampai saat ini masih berpatokan memakai UU yang ada sekarang, nomor 10 tahun 2016. Karena satu, tahapannya sudah running, dan kemudian kita juga belum menemukan materi yang sangat substansial untuk dilakukan perubahan," tandasnya. (mdk/bal)

Baca juga:
Tito Sebut Ada Kepala Daerah Minta Naik Tunjangan Biar Tidak Korupsi
Evaluasi Pemilu 2019, Jokowi Buka Kemungkinan Revisi UU
Gugat ke MK, 4 Politikus Muda Ingin Syarat Calon Kepala Daerah Usia Minimal 21 Tahun
La Nyalla Jadi Ketua DPD, ICW Ingin UU Pemilu Lebih Ketat
Mendagri Sudah Siapkan DIM Revisi UU Pemilu
Evaluasi Pemilu 2019, Mendagri Usul UU Pemilu Direvisi

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami