Fraksi Demokrat akan Dorong Legislative Review UU Cipta Kerja di DPR
Merdeka.com - Partai Demokrat menyoroti hilangnya pasal 46 soal minyak dan gas bumi (migas) dari naskah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja versi 1.187 halaman.
Padahal, dalam naskah Omnibus Law UU Cipta Kerja 812 halaman yang diserahkan DPR ke pemerintah dan sebelum menjadi 1.187 itu, masih ada pasal 46 yang terdiri dari 4 ayat.
Anggota DPR Fraksi Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi menilai wajar bila dari awal rakyat curiga terhadap UU tersebut. Hasilnya, sekarang ada pasal-pasal yang tiba-tiba hilang maupun muncul.
"Jadi wajar kalau rakyat menaruh curiga. Demokrat sudah mengingatkan dari awal, secara lahirnya saja tidak terbuka kepada publik dan kenyataannya sekarang banyak pasal atau halaman yang tiba-tiba ada atau hilang," katanya kepada merdeka.com, Jumat (23/10).
Dede menegaskan, harusnya UU tersebut tidak ada yang diubah saat sudah pengesahan di paripurna. "Padahal jika sudah diparipurnakan, mestinya tidak ada perubahan lagi. Karena yang disetujui adalah naskah terakhir yang diketok," ujarnya.
Dede enggan berasumsi macam-macam terkait muncul hilangnya pasal di UU Cipta Kerja. Tapi, kata dia, lahirnya UU tersebut jelas cacat secara formal.
"Perlu ada penjelasan dan klarifikasi dari Baleg kepada publik. Itu sebabnya Demokrat akan dorong Legislative Review di DPR sebagai jalan konstitusional," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.
Baca SelengkapnyaDalam UU yang berlaku saat ini, Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur tentang jumlah kementerian.
Baca SelengkapnyaBadan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sekjen PDIP: UU Kementerian untuk Tujuan Negara, Bukan Akomodasi Kekuatan Politik!
Baca SelengkapnyaAHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu
Baca SelengkapnyaDengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca SelengkapnyaKetua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mencatat capaian yang produktif dalam bidang legislasi dengan menyelesaikan sebanyak 21 rancangan undang-undang
Baca SelengkapnyaDemokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaPolitikus Partai Gerindra tersebut juga mengungkap bahaya dari korupsi SDA yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan.
Baca Selengkapnya