Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat menilai hak angket yang diusulkan parpol pengusung paslon nomor 01 dan 03 ini juga tak ada relevansinya
Demokrat menilai hak angket yang diusulkan parpol pengusung paslon nomor 01 dan 03 ini juga tak ada relevansinya
Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menilai, partai politik paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
kata Herman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/2).
Dia pun menilai hak angket yang diusulkan parpol pengusung paslon nomor 01 dan 03 ini juga tak ada relevansinya dan bisa saja hal tersebut di tolak di DPR.
"Tetapi ya prinsip dasar, kalau menghubung-hubungkan antara hasil pemilu, apalagi hasil pilpres dengan hak angket menurut saya tidak ada relevansinya dan bisa ditolak," ujar dia.
Lebih lanjut, Herman mengatakan, jika ada kecurangan di dalam pemilu bisa diserahkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), DKPP hingga Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kalau kemudian dianggap ada indikasi kecurangan, ada permainan lain tentunya ranahnya ada di Bawaslu ada Gakkumdu di situ dan ada persidangannya khusus," ungkap dia.
"Dan kalaupun kemudian nanti masuk dalam sengketa, sesuai dengan perundang undangan tentu nanti di MK," sambungnya.
"Tentu sekali lagi saya paham mengenai hak-hak keistimewaan DPR dan itu adalah hak konstitusional dan saat ini masih masa reses kami tidak mengetahui sejauh mana apa yang mereka usulkan terkait hak angket ini," imbuh dia.
Diketahui, partai politik (parpol) Koalisi Perubahan yakni NasDem, PKS, dan PKB sepakat dengan calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo terkait hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
AHY tegas menolak wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Baca SelengkapnyaGanjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca SelengkapnyaDugaan pelanggaran pidana Pemilu saat ini telah masuk tahap ajudikasi atau sidang pemeriksaan seluruh pihak berperkara
Baca SelengkapnyaPemilu merupakan penerapan nyata dari kehendak rakyat untuk menjalankan negara secara demokratis.
Baca SelengkapnyaDemokrat mendukung NasDem dan PKB Gabung Koalisi Prabowo.
Baca SelengkapnyaNasDem tak masalah jika Demokrat hengkang dari koalisi pengusung Anies.
Baca SelengkapnyaAHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu
Baca SelengkapnyaAHY, menilai bergabungnya Partai Demokrat kembali ke pemerintahan sebagai bentuk amanah.
Baca Selengkapnya