Ganjar Dengar Perguruan Tinggi Diintervensi karena Kritik Jokowi: Pemerintah Tak Perlu Ketakutan
Gelombang seruan moral dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia terkait kondisi demokrasi dan pemerintahan Jokowi terus bermunculan.
Gelombang seruan moral dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia terkait kondisi demokrasi dan pemerintahan Jokowi terus bermunculan.
Seiring maraknya aksi itu, muncul pula kabar intervensi dari pihak tertentu ke perguruan-perguruan tinggi yang menyuarakan kritik.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku mendengar kabar adanya intimidasi dan intervensi kepada pimpinan perguruan tinggi. Menurutnya, pemerintah seharusnya tak perlu takut pada kritikan.
"Saya mendengar ada intimidasi (kepada perguruan-perguruan tinggi). Saya kira pemerintah tidak perlu ketakutan," ucap Ganjar di Embung Kali Aji, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, DIY, Selasa (6/2).
Ganjar juga meminta agar aparat keamanan tidak perlu mengintimidasi dan mengintervensi pimpinan-pimpinan perguruan tinggi terkait kritikan pada pemerintahan Jokowi.
"Aparat penegak hukum nggak perlu melakukan tekanan. Kalau itu dilakukan maka simpati tidak akan ada," urai Ganjar.
Ganjar Pranowo.
Ganjar justru merasa khawatir jika ada intervensi dan intimidasi pada pimpinan-pimpinan perguruan tinggi justru akan menjadikan gelombang protes menjadi lebih besar lagi.
Ganjar menilai pemakzulan presiden tidak bisa sembarang dilakukan
Baca SelengkapnyaSetiap pernyataan yang keluar dari mulut pejabat negara selalu ada rekam jejaknya.
Baca SelengkapnyaCalon Pesiden (Capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kerap berubah pernyataan dan sikapnya.
Baca SelengkapnyaGanjar mengatakan, Jokowi sebagai presiden punya kewenangan untuk bepergian ke mana pun, termasuk ke Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaPDIP ingatkan pesan penting untuk Presiden Jokowi dalam memimpin selama Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaKampus memiliki kebebasan akademik untuk menyuarakan pandangan mereka.
Baca SelengkapnyaGanjar mengingat ucapan Jokowi agar tidak memilih pemimpin diktator, otoriter dan melanggar HAM.
Baca Selengkapnya