Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gerindra Balas Kritik Ganjar Soal Wacana Prabowo Bentuk 40 Menteri: Apa Salahnya Akomodir Kawan Berjuang Bersama

Gerindra Balas Kritik Ganjar Soal Wacana Prabowo Bentuk 40 Menteri: Apa Salahnya Akomodir Kawan Berjuang Bersama

Gerindra Balas Kritik Ganjar Soal Wacana Prabowo Bentuk 40 Menteri: Apa Salahnya Akomodir Kawan Berjuang Bersama

Menurut Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco, Prabowo juga ingin membangun Indonesia bersama kawan-kawannya.

Mantan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi wacana Prabowo-Gibran yang akan menambah jumlah kementerian menjadi 40. Ganjar mengingatkan terkait 'politik akomodasi' jangan sampai melanggar Undang-Undang.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, jumlah kementerian telah diatur paling banyak 34 kementerian.

Respons Gerindra Terkait Kritik Ganjar

Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco membalas kritik anjar dengan mempertanyakan balik letak kesalahan Prabowo apabila mengakomodir pihak-pihak berjuang memenangkannya di Pilpres 2024. Menurut Dasco, Prabowo juga ingin membangun Indonesia bersama kawan-kawannya.


"Saya tanya kembali, apakah misalnya kita mengakomodasi kawan-kawan yang sudah berjuang bersama-bersama untuk kemudian membangun Indonesia ke depan itu apakah salah gitu loh?" ujar Dasco kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/5).

Dasco menyebut, terkait jumlah kementerian adalah hak pemenang Pilpres.

Gerindra Balas Kritik Ganjar Soal Wacana Prabowo Bentuk 40 Menteri: Apa Salahnya Akomodir Kawan Berjuang Bersama
Menurut Dasco, tidak ada salahnya untuk mengakomodir pihak-pihak yang sudah berjuang.

Menurut Dasco, tidak ada salahnya untuk mengakomodir pihak-pihak yang sudah berjuang.

"Itu kan adalah hak pemenang kita juga kemudian kalau ada yang menang dia mau mengakomodasi," ujar Dasco.

Kritik Ganjar

Sebelummya, Ganjar Pranowo mengingatkan bahwa jumlah kementerian telah diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam aturan tersebut, jumlah kementerian paling banyak berjumlah 34.


"Setahu saya undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya. Maka kalau lebih dari itu pasti tidak cocok atau tidak sesuai dengan undang-undang," kata Ganjar, Rabu (8/5).

Ganjar mengingatkan, terkait 'politik akomodasi' jangan sampai melanggar UU. Ganjar meyakin, Prabowo-Gibran akan bijak dalam menyelesaikan persoalan 'politik akomodasi'.


"Maka kalau mau mengakomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung tentu tempatnya tidak di situ. Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana bisa menentukan," ucap dia.

Ganjar pun menyarankan agar kabinet yang akan dibentuk Prabowo-Gibran menggunakan sistem zaken atau kabinet ahli.

"Maka yang paling bagus kabinetnya adalah zaken kabinet atau kabinet ahli dan efisien yang bisa merespons perubahan global yang sekarang sangat turbulance building," kata Ganjar.

"Saya kira itu yang penting untuk dilakukan pada pemerintahan ini. Maka kita akan melakukan dukungan dengan cara mengontrol agar kemudian jalannya pemerintah jauh lebih baik," tambah Ganjar.

Gerindra Tak Yakin PDIP Oposisi di Pemerintahan Mendatang, Bambang Pacul: Suka-Suka Dialah
Gerindra Tak Yakin PDIP Oposisi di Pemerintahan Mendatang, Bambang Pacul: Suka-Suka Dialah

Partai Gerindra tidak yakin jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pada pemerintah selanjutnya.

Baca Selengkapnya
Gerindra Ungkap Tidak Ada Pembicaraan Politik antara SBY dan Prabowo saat Lebaran
Gerindra Ungkap Tidak Ada Pembicaraan Politik antara SBY dan Prabowo saat Lebaran

Gerindra menilai momen lebaran tidak tepat untuk membahas politik.

Baca Selengkapnya
Gerindra Sebut Prabowo-Gibran Belum Bahas Jatah Menteri: Masih Tunggu Hasil Sengketa Pilpres di MK
Gerindra Sebut Prabowo-Gibran Belum Bahas Jatah Menteri: Masih Tunggu Hasil Sengketa Pilpres di MK

Gerindra menyatakan, saat ini Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum membahas pembagian kursi menteri untuk kabinet mendatang.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR

Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.

Baca Selengkapnya
Gerindra: Prabowo yang akan Bisa Menjembatani Hubungan Jokowi dengan PDIP
Gerindra: Prabowo yang akan Bisa Menjembatani Hubungan Jokowi dengan PDIP

Gerindra: Prabowo yang Akan Bisa Menjembatani Hubungan Jokowi dengan PDIP

Baca Selengkapnya
Gerindra: Lebih Penting Hak Sopir Angkot daripada Hak Angket Pemilu
Gerindra: Lebih Penting Hak Sopir Angkot daripada Hak Angket Pemilu

Kamrussamad menyindir kepada politikus yang tidak siap kalah bereaksi dengan mendorong hak angket.

Baca Selengkapnya
Gerindra Klaim Hubugan Prabowo-Megawati Baik, Kapan Segera Bertemu?
Gerindra Klaim Hubugan Prabowo-Megawati Baik, Kapan Segera Bertemu?

Habiburokhman mengklaim hubungan Prabowo-Megawati baik seperti pilpres lalu saat Prabowo melawan Jokowi yang didukung PDIP

Baca Selengkapnya
Politikus Gerindra Sentil Anies dan Ganjar: Belajarlah seperti Prabowo, Petarung dan Ikhlas
Politikus Gerindra Sentil Anies dan Ganjar: Belajarlah seperti Prabowo, Petarung dan Ikhlas

Menurut dia, baik Anies maupun Ganjar harusnya meniru kenegarawanan Prabowo

Baca Selengkapnya
Gerindra Pertimbangkan Tunjuk Artis jadi Menteri Prabowo, Apa Alasannya?
Gerindra Pertimbangkan Tunjuk Artis jadi Menteri Prabowo, Apa Alasannya?

Gerindra Pertimbangkan Tunjuk Artis jadi Menteri Prabowo, Apa Alasannya?

Baca Selengkapnya