Golkar: Presiden Dipilih MPR, Artinya Kembali ke Era Sebelum Reformasi
Merdeka.com - Wasekjen Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi menilai, perlu pengkajian ulang soal rencana amandemen terbatas UUD 1945. Termasuk soal wacana menguat MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara.
"Kita ingin anggota dan fraksi di MPR mengkaji usulan agenda-agenda amandemen, seperti GBHN, pemilihan," kata Bobby pada merdeka.com, Selasa (13/8).
"Sistem tertutup dan lain-lain. Utamanya amandemen UUD terbatas harus memperkuat sistem presidensiil saat ini, bukan sebaliknya," sambungnya.
Terkait wacana amandemen terbatas untuk membuat MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara, Bobby juga menilai, perlu dikaji ulang. Sebab, jika dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara maka sama saja membuat sistem politik kembali ke masa orde baru.
"Bila dikembalikan menjadi lembaga tertinggi, artinya kembali ke masa sebelum era reformasi. Inilah yang perlu dikaji dengan seksama," ungkapnya.
Bobby menjelaskan, selama ini MPR masih menjadi lembaga tertinggi negara. Salah satunya dengan kewenangan melantik presiden dan wakilnya dan menjalani sosialisasi empat pilar.
"MPR tetap menjadi lembaga tinggi negara, yang tupoksi nya melantik Presiden dan Wapres, meng-amandemen UUD itu sendiri dan mensosialisasikan empat pilar kebangsaan RI," ucapnya.
Seperti diketahui, wacana menghidupkan kembali muncul dengan melakukan amendemen terbatas UUD 1945. GBHN dinilai penting agar arah pembangunan nasional lebih terarah dan penggunaan anggaran negara lebih terukur.
PDI Perjuangan juga mendukung dilakukannya amendemen terbatas UUD 1945. PDI Perjuangan menilai amendemen terbatas itu diperlukan untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Apalagi suara Golkar naik signifikan pada Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaGolkar menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih
Baca SelengkapnyaPPP mengungkit posisinya di Koalisi Indonesia Maju bersama Golkar dan PAN sebelum pencoblosan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Airlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, Golkar mengaku tak mengetahui siapa partai politik yang akan bergabung dengan KIM.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons baik terkait kemungkinan Presiden Jokowi masuk ke partainya.
Baca SelengkapnyaGolkar Tegaskan Prabowo-Gibran Harus Menang 1 Putaran, Ini Alasannya
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya"Yang berkumpul para tokoh-tokoh bangsa, bapak-bapak bangsa yang sudah punya pengalaman memimpin Indonesia dan itu saya kira itu menjadi baik," kata Doli
Baca Selengkapnya