Indikator: Kondisi Ekonomi Nasional Memburuk Pasca-Pemilu, Tak Ada Selebrasi Buat Paslon Yang Menang
Peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyatakan kondisi ekonomi nasional memburuk pasca pemilu 2024.
Peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyatakan kondisi ekonomi nasional memburuk pasca pemilu 2024.
Dari hasil survei yang dilakukan sebanyak 40,6 persen responden menyatakan kondisi ekonomi nasional buruk atau sangat buruk.
Sementara, hanya 33,9 persen responden menyatakan kondisi ekonomi nasional baik atau sangat baik.
Padahal, kata Burhanuddin, dua minggu sebelum Pemilu 2024 dilaksanakan, tercatat responden menilai kondisi ekonomi nasional baik atau sangat baik.
"Sebelum pemilu itu kondisinya banyak yang mengatakan positif kondisi ekonomi nasional 12 sampai 13 Febuari. Artinya, pemilu pada saat itu persepsi publik terkait kondisi ekonomi nasional lebih baik," kata Burhanuddin, dalam paparannya secara daring, Rabu (28/2).
"Ketimbang yang kita temukan hari ini, jadi ada beberapa hari perbedaanya kurang lebih sekitar hampir dua minggu setelah pemilu dilakukan kita temukan mereka yang mengatakan ekonomi nasional buruk itu lebih banyak ketimbang baik," sambungnya.
Dia menjelaskan, alasan responden menilai kondisi ekonomi nasional memburuk lantaran harga beras melonjak tinggi pasca pemilu 2024.
"Saya kira jawabannya sangat terang benderang, yaitu adanya kenaikan harga beras. Jadi kita saksikan dalam beberapa minggu terakhir justru ada peningkatan persepsi negatif terutama karena kelangkaan harga beras dan peningkatan harga beras," jelas dia.
Temuan tersebut menjadi catatan bagi pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jika telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika kondisi ekonomi nasional tidak mengalami perubahan.
"Jadi ini saya kira masukan buat pemerintah, karena kalau misalnya kondisi ekonomi nasional masih memburuk mungkin secara elektoral bisa selamat karena pemilu sudah selesai, tapi tidak ada selebrasi buat calon yang menang," paparnya.
"Dan tentu saja akan menyulitkan buat proses transisi terutama Pak Jokowi yang mau berhenti di bulan Oktober dan dilanjutkan oleh Pak Prabowo," imbuh Burhanuddin.
Untuk diketahui, survei Indikator ini dilakukan pada tanggal 18-21 Februari 2024 kemarin dengan wawancara dengan responden melalui sambungan telepon. Jumlah responden sendiri sebanyak 1.227 orang yang dipilih menggunakan metode random digit dialling (RDD).
Dengan metode ini, margin of error yang diterapkan sebesar ±2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sampel sebanyak 1.217 responden dipilih melalui kombinasi random digital dialling (RDD) (265 responden) dan double sampling (952 responden).
Baca SelengkapnyaSurvei memotret penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, keamanan hingga penegakan hukum nasional.
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator ini dilakukan pada tanggal 18-21 Februari 2024 kemarin.
Baca SelengkapnyaSurvei ini dilakukan 28 Januari sampai 4 Februari 2024 dengan metode multistage random sampling
Baca Selengkapnyapenyelenggaraan pesta demokrasi memberi dampak positif terhadap perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaData Bank Indonesia mencatat, indeks penjualan riil atau IPR pada Februari 2024 tercatat 214,1.
Baca SelengkapnyaSebanyak 15 persen responden dengan pendapatan tinggi mengaku bahwa seringkali pengeluarannya melebihi anggaran bulanan.
Baca SelengkapnyaSedangkan kalau dilihat dari basis pemilih 2019, pendukung Prabowo-Sandi tidak sepenuhnya mendukung Prabowo di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaHasil survei dilakukan Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas PDI Perjuangan mengalami tren penurunan.
Baca Selengkapnya