Ini Daftar Fasilitas Negara yang Boleh dan Tak Boleh Dipakai Presiden jika Ikut Kampanye

Jokowi menyebut, dirinya adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Mulai dari Presiden, Wakil Presiden dan pejabat yang berstatus anggota partai politik.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1).

Dalam UU Pemilu pasal 304 ayat 1 menyebutkan, Presiden, Wapres dan pejabat negara lain dilarang memakai fasilitas negara ketika ikut turun kampanye.

Fasilitas negara yang dilarang, yaitu: sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya; 

Fasilitas negara lain yang dilarang yaitu sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/ telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sementara, UU Pemilu juga mengatur tempat tersebut boleh digunakan oleh pejabat untuk berkampanye yakni bila gedung atau fasilitas negara itu disewakan kepada umum. Tempat lain yang diperbolehkan adalah penggunaan fasilitas pengamanan pejabat.