Hal itu dikatakan Hasyim dalam sidang panel satu Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 di Gedung I MK RI, Jakarta, Jumat (3/5).
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan ahli yang memahami sistem noken di dalam persidangan sengketa Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024.
Hal itu dikatakan Hasyim dalam sidang panel satu Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 di Gedung I MK RI, Jakarta, Jumat (3/5).
"Saya kira penting juga Mahkamah menghadirkan ahli yang memahami dan pernah riset tentang noken," kata Hasyim, demikian dikutip Antara.
Menurut Hasyim, ada fenomena menarik yang terjadi dalam sistem noken pada Pileg 2024.
"Ini kok agak aneh, di setiap tingkatan berubah, dan itu terjadi di semua partai," tutur Hasyim.
Kejanggalan rekapitulasi sistem noken itu diungkapkan Hasyim Usai ditanya hakim konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh bertanya kepada KPU terkait proses kesepakatan oleh kepala suku dalam sistem noken.
"Apakah posisi KPU itu hanya menunggu, menerima hasil, atau ikut dalam proses kesepakatan itu? Karena dalam beberapa perkara tadi, itu ada yang suaranya di distrik itu ada, tapi kemudian di rekapitulasi tingkat kabupaten itu hilang," ujar Daniel.
Hasyim menjelaskan, sistem noken yang selama ini dipahami adalah perolehan suara disepakati dengan kepala suku atau kepala kampung untuk partai tertentu. Namun, Hasyim mengaku merasakan keheranan yang sama dengan Daniel.
"Pada waktu rekapitulasi saya tanya kepada teman-teman partai yang berasal dari pegunungan atau teman-teman KPU. Saya tanya apakah ada mekanisme noken, yang katakanlah istilahnya perjanjian lama, di tingkat desa lalu bisa diubah dengan perjanjian baru oleh kepala suku tingkat kecamatan atau distrik, lalu bisa diubah lagi oleh kepala suku tingkat kabupaten? Enggak ada yang bisa jawab," kata dia.
"Ahli sosiologi, ahli antropologi, mungkin teman-teman dari kampus-kampus di Papua," ujar Hasyim.
MK bakal memulai sidang dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu pada Senin (6/5) pekan depan.
KPU mengungkap ada fenomena menarik yang terjadi dalam sistem noken pada Pileg 2024.
Noken adalah sistem pemungutan suara dengan cara ikat yang khusus untuk sejumlah kabupaten.
Baca Selengkapnya
Hasto kemudian juga menyoroti beberapa problematika yang hulunya pada saat pencoblosan 14 Februari lalu pada sistem Sirekap KPU.
Baca Selengkapnya
Ketua MK Suhartoyo menanyakan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari tentang dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran kode etik oleh petugas KPPS.
Baca Selengkapnya
Salah satu yang disorot soal netralitas aparat selama mengawal jalannya Pemilu tahun ini.
Baca Selengkapnya
warga yang merasa dirugikan atas penonaktifan NIK pun bisa mengajukan keberatan.
Baca Selengkapnya
Golkar menilai dalil permohonan Partai NasDem yang menyatakan suaranya berkurang sebanyak 494 suara pada 60 TPS adalah mengada-ada.
Baca Selengkapnya
Para peserta akan diajak KPU RI melihat langsung pemungutan dan penghitungan suara.
Baca Selengkapnya
Bagi pihak yang merasa keberatan hasil Pemilu 2024, dapat segera melaporkan ke MK dalam kurun waktu 3X24 jam.
Baca Selengkapnya
PSU Kuala Lumpur dilakukan dalam satu hari dengan dua metode, yaitu kotak suara keliling (KSK) dan TPS.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi