Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kubu Jokowi bandingkan program keluarga harapan dengan BLT era SBY

Kubu Jokowi bandingkan program keluarga harapan dengan BLT era SBY Sekjen DPP PPP Arsul Sani. ©2017 merdeka.com/moch andriansyah

Merdeka.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani membandingkan gebrakan ekonomi yang dilakukan di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, terobosan Jokowi soal keluarga harapan lebih baik dibanding cara SBY membuat Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat.

"Cara Pak Jokowi itu katakanlah memperhatikan kesejahteraan kaum miskin, itu kan berbeda dengan Pak SBY. Kalau dulu Pak SBY, begitu mau pemilu, kurang dari setahun, dia dengan BLT. Bantuan langsung tunai. Yang itu nilainya paling berapa sih? 100-200 ribu. Tapi kan heboh. Karena apa heboh? Karena kan caranya dengan ngantri. Desak-desakan dan lain sebagainya," katanya di Hotel Oria, Jakarta Pusat, Senin (13/8).

Program keluarga harapan Jokowi memang tak berupa tunai, tapi Arsul menilai hal tersebut lebih memberikan jumlah anggaran yang lebih besar kepada rakyat miskin dibanding BLT SBY. Cara SBY tersebut juga disebutnya sebagai cari perhatian semata ke media.

"Kan persoalannya program keluarga enggak tunai. Hanya metodenya saja yang berbeda. Zamannya Pak SBY diberikan dengan bagi-bagi duit langsung, amplop, kalau dengan PKH itu transfer. Diambil ke bank, ke kantor pos dan lain sebagainya. Nah ini kan yang harus dijelaskan kepada masyarakat," papar Asrul.

"Jangan menimbulkan kesan bahwa zaman pemerintahan Pak SBY itu lah perhatian terhadap kelompok masyarakat kita yang masih tergolong dalam kemiskinan itu seolah lebih wah, lebih lebih. Yang kaya begini kan yang harus dijelaskan," ujarnya.

Legislator komisi III DPR ini juga merujuk soal kemiskinan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun pihak terkait.

"Dari BPS, dari Bapenas, dan lain-lain. Karena kan data yang kita pergunakan, zamannya Pak SBY itu pun data yang sama. Data BPS dan Bapenas zaman itu, versus data BPS dan Bapenas zaman sekarang. Dan juga data kementerian terkait lah," tandasnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Puji Program Ganjar Bangun SMKN Gratis: Mendikbud Datang ke Sini, Perluas ke Provinsi Lain
Jokowi Puji Program Ganjar Bangun SMKN Gratis: Mendikbud Datang ke Sini, Perluas ke Provinsi Lain

Jokowi mengatakan kehadiran SMKN Jateng ini mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya

Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Bawaslu Sudah Surati Jokowi Minta Menteri Tak Gunakan Program Pemerintah untuk Kampanye
Bawaslu Sudah Surati Jokowi Minta Menteri Tak Gunakan Program Pemerintah untuk Kampanye

Bagja juga menyinggung saat Presiden Jokowi bertemu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga capres nomor urut 02.

Baca Selengkapnya
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
Kumpulkan Menteri, Jokowi Minta RAPBN 2025 Mulai Disiapkan untuk Presiden Terpilih
Kumpulkan Menteri, Jokowi Minta RAPBN 2025 Mulai Disiapkan untuk Presiden Terpilih

RAPBN 2025 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.

Baca Selengkapnya
Resmi Gabung Pemerintahan Jokowi, AHY: Oposisi Hanya bisa Kritisi, Tidak bisa Eksekusi
Resmi Gabung Pemerintahan Jokowi, AHY: Oposisi Hanya bisa Kritisi, Tidak bisa Eksekusi

AHY menilai, banyak keterbatasan saat partainya berada di luar pemerintah atau oposisi.

Baca Selengkapnya
Gabung Pemerintahan Jokowi, AHY Tegaskan Kader untuk Tidak lagi Merasa Jadi Oposisi
Gabung Pemerintahan Jokowi, AHY Tegaskan Kader untuk Tidak lagi Merasa Jadi Oposisi

AHY menegaskan, kini sikap Demokrat menyukseskan program pemerintahan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Baca Selengkapnya