Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PDIP Setuju PPKM Darurat 6 Minggu, Asal Rakyat Diberi Bansos

PDIP Setuju PPKM Darurat 6 Minggu, Asal Rakyat Diberi Bansos Pemeriksaan STRP Penumpang KRL di Stasiun Bekasi. ©2021 Merdeka.com/Iqbal Nugroho

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo setuju rencana pemerintah memperpanjang PPKM Darurat. Menurutnya, beberapa hal yang perlu dipastikan jika diperpanjang adalah penerimaan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran, serta vaksinasi Covid-19 dipercepat.

"Berdasarkan indikator-indikator sudah seyogyanya diperpanjang. Salah satunya adalah saudara kita yang terpapar masih sangat tinggi. Kemudian mobilitas kita juga masih tinggi, rumah sakit masih banyak yang sudah penuh, kemudian juga justru malah zona merah semakin bertambah. Ini menjadi tidak ada alasan untuk tidak diperpanjang, memang harus diperpanjang PPKM skala darurat ini," ujar Rahmad kepada wartawan, Rabu (14/7).

Penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai harus dipastikan benar-benar tepat sasaran. Rahmad mengatakan, masyarakat membutuhkan bantuan itu karena kesulitan ekonomi di tengah pandemi.

"Kepada pemerintah kita sampaikan bantuan yang dalam jangka pendek ini untuk diterimakan kepada masyarakat. Bantuan sosial tunai itu mohon itu bisa tepat sasaran benar-benar yang menerima mendapat hak karena mengalami kesulitan secara ekonomi menerima bantuan sosial dari negara," ujar anggota DPR Fraksi PDIP ini.

Pemerintah juga perlu memperhatikan progres vaksinasi selama PPKM Darurat. Sebab, partisipasi masyarakat agak menurut sejak diterapkan PPKM Darurat. Rahmad mengusulkan tempat vaksinasi ditambah agar tidak menimbulkan kerumunan dan memunculkan klaster baru.

"Jadi solusinya adalah perbanyak spot-spot vaksin, bisa melibatkan kerjasama dengan sekolah-sekolah kemudian mekanisme jangan sampai kerumunan. Kemudian kepolisian-TNI hampir di setiap kecamatan ada. Kemudian kerjasama dengan organisasi-organisasi massa yang besar yang bisa membantu proses vaksinasi. Sehingga setelah diperbanyak kita harap herd immunity semakin tercapai," ucapnya.

Selain itu, pelaksanaan PPKM Darurat juga perlu dievaluasi. Sebab, meski berkurang tetapi masih banyak pelanggaran terkait mobilitas masyarakat. Masih juga beberapa pelaku ekonomi melakukan aktivitasnya. Protokol kesehatan di tempat publik juga masih perlu menjadi perhatian.

"Jadi salah satu perhatian bersama agar dari evaluasi ini dan paparan Covid masih tinggi dan diperkeruh suasana atau varian delta ini masih sangat luar biasa sehingga dari dasar itu kita bersama-sama lebih mengencangkan protokol kesehatan lebih taat terhadap PPKM darurat dan saudara-saudara kita bertugas di lapangan jangan segan-segan menyampaikan edukasi dan tentu sanksi-sanki yang mendidik kepada masyarakat," ujar Rahmad.

Pemerintah Jokowi menyiapkan skenario untuk memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mencapai 4-6 minggu. Hal ini dilakukan mengingat adanya risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi, khususnya varian baru atau delta.

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," tulis bahan paparan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7).

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Moeldoko Pastikan Bansos Tidak Akan Dihentikan: Program Jaminan Sosial Sudah Lama Digagas Pemerintah
Moeldoko Pastikan Bansos Tidak Akan Dihentikan: Program Jaminan Sosial Sudah Lama Digagas Pemerintah

Sebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan disalahgunakan

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
DPR Bakal Panggil Zulhas Buntut Pernyataan Bansos Berasal dari Jokowi
DPR Bakal Panggil Zulhas Buntut Pernyataan Bansos Berasal dari Jokowi

DPR akan memanggil Mendag Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari

Baca Selengkapnya
Muhadjir dan Airlangga Jelaskan Sumber Dana Bansos yang Dibagikan Presiden Jokowi
Muhadjir dan Airlangga Jelaskan Sumber Dana Bansos yang Dibagikan Presiden Jokowi

Muhadjir mengatakan sumber dana bantuan sosial yang dibagikan Presiden Jokowi berada di luar alokasi dana untuk bansos dan beras.

Baca Selengkapnya
Dituding Fasilitasi Parpol dengan Bansos untuk Kampanye, Sri Mulyani: Sudah Disetujui DPR!
Dituding Fasilitasi Parpol dengan Bansos untuk Kampanye, Sri Mulyani: Sudah Disetujui DPR!

Anggaran bansos tahun 2024 sudah sesuai keputusan yang telah disepakati dalam pengesahan APBN 2024.

Baca Selengkapnya
Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR
Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR

Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.

Baca Selengkapnya
Airlangga Pastikan Bansos Tak Terkait Pemilu: Ini Program Setiap Bulan dan Tahun
Airlangga Pastikan Bansos Tak Terkait Pemilu: Ini Program Setiap Bulan dan Tahun

Bansos yang disalurkan pemerintahan tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya