Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!
"(Saya) senang, ya karena dibuat rapat kan, senang," kata Mendag.
"(Saya) senang, ya karena dibuat rapat kan, senang," kata Mendag.
Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan mengaku senang bakal dipanggil Komisi VI DPR RI. Adapun pemanggilan ini buntut pernyataannya yang menyebutkan uang bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi polemik.
"(Saya) senang, ya karena dibuat rapat kan, senang," kata Mendag Zulhas kepada awak media di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (4/1).
Mendag Zulhas menyebut pihaknya tak ambil pusing atas sejumlah kritik terkait politisasi bansos yang dilakukannya. Dirinya mengaku akan menjelaskan semuanya pada pekan depan.
"Beritain apa saja boleh, entar minggu depan saya akan tanggapin," ujar Mendag Zulhas.
Di tempat terpisah, Mendag Zulhas membantah pernyataannya yang menyebutkan uang bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menjadi polemik.
Mendag Zulhas menyebut, dirinya yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengaku bermaksud untuk melanjutkan seluruh program pemerintah Jokowi. Termasuk berbagai jenis bantuan sosial.
"Yang bilang (uang) pribadi siapa? Saya kan koalisi Indonesia maju, lanjutkan. Semua program jokowi kita akan lanjutkan dan tambah," kata Mendag Zulhas kepada awak media di Pasar Palmerah, Jakarta, Kamis (4/1).
Sebaliknya, Mendag Zulhas mengaku tak setuju dengan pernyataan beberapa pihak yang menginginkan program bansos dihentikan. Bahkan, dirinya ingin jika anggaran program bansos terus ditingkatkan.
"Kalau ada orang yang ingin bansos BLT El Nino dihentikan, kita ingin ini dilanjutkan, dan ditambah. Itu kira-kira," ujar Mendag Zulhas.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia menyampaikan program Bansos pada 2024 sudah disetujui oleh parlemen. Dia juga meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.
"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral itu sesuatu yang tidak manusiawi. Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp15.000 dan cabai mencapai Rp175.000,” kata Aria Bima, saat konferensi pers, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (2/1).
DPR akan memanggil Mendag Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan Zulkifli Hasan dipanggil DPR sebagai buntut pernyataannya terkait dana bansos dari uang Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaHasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.
Baca SelengkapnyaPenghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengatakan sumber dana bantuan sosial yang dibagikan Presiden Jokowi berada di luar alokasi dana untuk bansos dan beras.
Baca SelengkapnyaDalam pertemuan dengan Wapres, para tokoh yang hadir menyampaikan hal-hal terkait pentingnya keutuhan bangsa,.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca SelengkapnyaZulkifli Hasan Ungkap Maksud Prabowo Sindir Partai Tak Mau Diajak Kerja Sama Jangan Mengganggu
Baca Selengkapnya