Perludem: Regulasi penyelenggaraan pemilu masih lemah

Perludem: Regulasi penyelenggaraan pemilu masih lemah
Diskusi perludem soal regulasi pemilu 2014. ©2014 Merdeka.com
NEWS | 13 November 2014 16:18 Reporter : Mohammad Yudha Prasetya

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan pembentukan susunan regulasi pemilu, asas pembuatan regulasi (hulu) sampai ke penegakan hukumnya (hilir), seharusnya tidak dibuat dalam kondisi marah. Sebab, sejumlah regulasi pada penyelenggaraan Pemilu 2014 lalu didasarkan pada kesalahan dari pemilu sebelumnya, yang kemudian dimasukkan ke dalam regulasi pemilu 2014 tanpa aktualisasi dan dasar rasional yang preventif, dalam menghadapi varian masalah pemilu terkini.

Dia juga menjelaskan, sebagai satu-satunya lembaga yang secara masif melakukan pemantauan dalam Pemilu 2014 dengan dilengkapi tim paralegal pemilu, Perludem telah menganalisa sekaligus mengevaluasi sejumlah kerancuan yang ada dalam Pemilu 2014 lalu.

"Banyaknya problem penegakan hukum pemilu itu biasanya karena perdebatan mengenai definisi kampanye yang tak berujung, di mana tidak ada otoritas utuh yang bisa menentukan sebuah tindakan bisa disebut sebagai kampanye atau bukan. Maka penegakan hukumnya di lapangan pun menjadi bias dan tanpa tak selesai," kata Titi dalam acara diskusi mengenai hasil pemantauan Pemilu 2014 dengan tema 'Proyeksi Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Kedepan', di sebuah hotel Jalan KH Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/11).

"Selain itu meludaknya tim sukses bodong yang sebenarnya tidak terdaftar di KPU sebagai prasyarat tim sukses yang resmi, juga banyak memicu pelanggaran visi-misi calon yang diusung, di mana sebelumnya visi-misi itu juga harus didaftarkan di KPU," katanya menambahkan.

Senada dengan Titi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Topo Santoso mengakui pelanggaran atas segala macam regulasi pemilu sudah sedemikian banyak variannya sampai saat ini. Sementara, aspek hukum yang menaungi serta peraturan yang dibuat masih dianggap tidak kompeten dalam melakukan hal-hal preventif, guna mencegah terjadinya kecurangan dan pelanggaran pemilu-pemilu selanjutnya.

Dirinya menekankan dengan gaya pembuatan regulasi pemilu yang demikian, maka penyelenggaraan pemilu tak akan pernah optimal. Sebab, regulasi yang mengaturnya selalu ketinggalan dengan modus terkini dari varian pelanggarannya.

"Pelanggaran pemilu yang makin kesini makin banyak variannya, ternyata tidak disesuaikan dengan pembuatan regulasinya. Pelaporan kecurangan saja banyak yang dianggap perkara sepele, hingga penyelesaian hanya dilakukan secara ala kadarnya," kata Topo.

"Maka kalau upaya pencegahan melalui regulasinya tidak kompeten, setidaknya hukuman harus diperberat bagi pelanggarnya. Kalau perlu selain ada sanksi pidana dan sanksi denda, tambah pula sanksi bahwa pelaku kecurangan itu tidak boleh ikut serta dalam agenda pemilu apapun dalam 10 tahun ke depan. Begitu misalnya," katanya menambahkan.

Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak pun mengakui masih banyak terdapat kekurangan dalam persiapan penyelenggaraan pemilu, bahkan sampai yang terakhir dilaksanakan pada beberapa bulan lalu.

"Semua jajaran penyelenggara pemilu masih harus banyak belajar lagi ke depannya, mengingat banyaknya kasus dalam pemilu tahun ini, di mana varian kasusnya terus bertambah. Kita semua pasti berharap pemilu ke depannya akan lebih baik lagi," tandasnya.

(mdk/dan)

TOPIK TERKAIT

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami