Politikus PDIP Soroti 'Salto Politik' Partai Demokrat di UU Cipta Kerja

Merdeka.com - Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menanggapi keresahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merasa difitnah atas tuduhan menggerakkan demo penolakan UU Cipta Kerja. Hendrawan bisa memahami kegundahan SBY.

"Saya memahami perasaan dan kegundahan Pak SBY. Siapa pun yang difitnah atau disalah mengerti, memiliki perasaan dan nuansa batin serupa dengan Pak SBY," ujarnya kepada wartawan, Selasa (13/10).

Meski begitu, Hendrawan menyoroti pentingnya konsistensi sikap dari Partai Demokrat. Dalam pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja yang menjadi pangkal kisruh, sikap Demokrat dinilai zig-zag dan melompat-lompat.

Anggota Badan Legislasi DPR ini menyebut dalam pembahasan UU Cipta Kerja. Demokrat terlihat sangat mendukung dan mendorong reformasi struktural yang lebih banyak.

"Tiba tiba berubah karena perhitungan politik memanfaatkan momentum yang ada. Siapa pun akan geleng-geleng kepala menyaksikan 'salto politik' ini" kata Hendrawan.

Hendrawan mengatakan, kebijakan utama dalam bidang ekonomi Presiden SBY adalah dibangun kesepakatan dan perjanjian internasional. Saat itu, kata Hendrawan, SBY dituding menjalankan kebijakan neoliberalisme.

Dia terheran, tudingan tersebut kembali dialamatkan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo oleh politikus Demokrat.

"Sekarang tudingan itu dialamatkan kepada Pak Jokowi oleh teman-teman Demokrat. Padahal, yang dilakukan adalah mengatasi konsekuensi kebijakan ekonomi masa lalu, bukan hanya Era SBY, karena desakan liberalisasi sudah ada sejak Orde Baru, sekaligus menavigasi tantangan globalisasi di masa depan," kata anggota Komisi XI DPR RI ini.

Hendrawan mengingatkan supaya semua tokoh bangsa mendahulukan kepentingan nasional dengan rambu konstitusi yang sudah disepakati.

"Jangan tergoda menarik manfaat dari momen-momen sesaat yang berakibat menggerus modal kebersamaan kita sebagai bangsa," ucapnya.

AHY Tegaskan Sikap Demokrat

Terkait perubahan sikap Demokrat, sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, sejak awal Partai Demokrat sudah menyampaikan pada pemerintah dan DPR RI untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) di tengah pandemi ini.

Demokrat menilai, pemerintah akan menjadi tidak fokus dalam menanggulangi wabah Covid-19 serta mengatasi dampaknya di bidang ekonomi.

"Kami dari awal meminta agar pembahasan RUU Ciptaker di tengah pandemi ini dihentikan supaya fokus. Jangan gagal fokus," ujar Agus dikutip dari akun Twitternya @AgusYudhoyono, (4/10)

Oleh karena itu, dalam rapat pembahasan tingkat I di Badan Legislatif DPR RI, Agus menegaskan, Partai Demokrat menolak RUU Ciptaker.

"Setelah mendengar aspirasi rakyat, kami dengan tegas menolak RUU Ciptaker dalam rapat pembahasan tingkat I di Badan Legislatif DPR RI," kata Agus.

AHY juga menilai, tidak adanya kejelasan dalam draf final UU tersebut menyebabkan kegaduhan dan saling tuding.

"Tidak adanya kejelasan draf final RUU Ciptaker membuat ‘chaos informasi’ di masyarakat. Antar Pemerintah/aparat & masyarakat saling tuding menyebarkan hoaks, padahal rujukan ‘kebenaran informasi’ itu pun belum ada. Jadi, bagaimana kita menganggap berita yang beredar itu hoaks atau bukan?" kata AHY dalam akun Twitternya, Selasa (13/10).