Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan catatan terhadap proses Pemilu 2024. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIPHasto Kristiyanto menekankan kualitas demokrasi di Indonesia merupakan tanggung jawab Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kalau kita lihat berdasarkan catatan kritik yang diberikan oleh para pengamat, para tokoh-tokoh pro demokrasi, maka Pak Jokowi sebagai sosok yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kualitas demokrasi itu sendiri," kata Hasto di High End Jakarta, Senin (19/2).
Hasto kemudian mengkritisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memanggil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), di tengah proses rekapitulasi surat suara Pemilu.
"Sehingga ketika di tengah-tengah proses rekapitulasi yang masih berjalan, upaya-upaya yang dipersepsikan menggalang dukungan itu kan sebenarnya, justru apa yang terjadi selama ini itu tidak benar sehingga masih diperlukan suatu langkah-langkah konsolidasi seperti itu," lanjutnya.
Dia menganalogikan, jika proses Pemilu berjalan baik maka tidak perlu dilakukan proses konsolidasi usai pemilu.
"Tetapi ketika proses konsolidasi justru tetap dilakukan, itu menunjukkan ada questionmark yang kemudian harus dijawab bersama-sama bahwa demokrasi kita sedang berada dalam masalah besar," pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi mengungkap pertemuannya dengan Surya Paloh di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (18/2) kemarin. Jokowi mengaku ingin menjadi jembatan untuk semua.
"Jembatan untuk semuanya, saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya, urusan urusan-urusan politik itu urusan partai partai," kata Jokowi di RSPPN Panglima Besar Soedirman, Veteran, Bintaro, Jakarta Selata, Senin (19/2).
Jokowi menegaskan, salah satu isi pertemuan dengan Surya Paloh adalah pembicaraan mengenai politik.
Kamu sudah membaca beberapa halaman, Berikut rekomendasi berita untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
"Pertemuan politik biasa, bicara masalah politik juga biasa," tuturnya.
Follow
Rekomendasi
