Presiden PKS Minta Jokowi Terbitkan Perppu, Cabut UU Cipta Kerja

Presiden PKS Minta Jokowi Terbitkan Perppu, Cabut UU Cipta Kerja
Sudrajat-Ahmad Syaikhu. ©2018 Merdeka.com
NEWS | 6 Oktober 2020 17:06 Reporter : Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Presiden PKS Ahmad Syaikhu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengarkan aspirasi buruh dan masyarakat sipil terkait penolakan yang luas terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Caranya, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu dan mencabut UU Ciptaker.

Permintaan itu disampaikan Syaikhu setelah melihat aksi demonstrasi buruh dan masyarakat sipil yang menolak UU Cipta Kerja.

"Presiden Jokowi harus mendengar suara buruh dan masyarakat. Terbitkan Perppu. Cabut UU Ciptaker. Sebab buruh dan masyarakat menolak keberadaannya," kata Syaikhu di Jakarta, Selasa (6/10).

Menurut dia, aksi unjuk rasa buruh dan koalisi masyarakat sipil ini sangat bisa dipahami. Sebab, kandungan UU Ciptaker baik secara materil dan formil banyak cacat dan merugikan masyarakat.

"Aksi buruh dan koalisi masyarakat sipil sangat bisa dipahami. UU Ciptaker berdampak buruk bukan hanya kepada buruh dan pekerja, tetapi juga berdampak buruk ke sektor lingkungan hidup dan kedaulatan ekonomi kita," tegas Syaikhu.

2 dari 2 halaman

Tak Adil Bagi Buruh

UU Ciptaker, tambah Syaikhu, memuat substansi pengaturan yang tidak adil bagi nasib pekerja atau buruh Indonesia. Sebab, menurutnya, lebih memihak kepada kepentingan pemodal dan investor.

"Hal ini tercermin dalam perubahan
pasal-pasal yang berkaitan dengan hubungan pengusaha-pekerja, upah dan pesangon," tambah Syaikhu.

Menurut Syaikhu, UU Ciptaker ini bukan hanya cacat secara materi atau substansi. Tetapi, cacat secara formil atau prosesnya.

"UU ini lahir dari proses yang tidak demokratis dan tidak transparan! Sangat besar peluang terjadinya penyelewengan. Kami tegas menolak dari awal hingga saat pengesahan!" kata Anggota Komisi V DPR RI itu.

Syaikhu berharap, pemerintah bisa mengakomodir aspirasi buruh dan koalisi sipil masyarakat. "Presiden bisa keluarkan Perppu jika memang benar benar peduli dengan nasib pekerja dan kedaulatan ekonomi," tegas Syaikhu.

(mdk/rnd)

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami