Puan Maharani Berjanji Evaluasi RUU yang Ditolak Masyarakat

Merdeka.com - Ketua DPR Puan Maharani angkat bicara mengenai kelanjutan rancangan undang-undang yang menjadi kontroversi di masyarakat. Apalagi saat ini, demo penolakan RUU KUHP dan UU bermasalah lainnya masih berlangsung meski ada pelantikan DPR periode 2019-2022.

Puan berjanji akan mengevaluasi UU yang masih diributkan masyarakat itu. "Penundaan undang-undang yang kontroversi kemarin tentu saja akan kita evaluasi kembali," kata Puan di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Puan mengaku akan mendengar banyak masukan dari masyarakat dan ahli terkait penundaan dan penolakan masyarakat itu. "Kemudian mendapatkan banyak masukan dari masyarakat tentu saja ahli-ahlinya dan tokoh-tokoh, yang pasti penundaan ini akan kita cek dulu sampai berapa lama waktu yang kita tunda," katanya.

Mantan Menko PMK itu berjanji tidak akan memaksakan untuk mengesahkan atau menyelesaikan pembahasan UU yang masih bermasalah.

"Tentu kami tidak memaksakan untuk kami selesaikan kalau memang hal itu masih kontroversi," pungkasnya.

Diketahui Puan terpilih menjadi anggota Dewan dari PDIP dengan raihan suara caleg tertinggi di Indonesia. Puan rencananya akan dilantik menjadi Ketua DPR malam ini. Hal itu berdasarkan UU MD3 di mana partai pemenang pemilu berhak mendapat jatah kursi ketua DPR.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com