Revisi UU ITE hingga RKUHP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Revisi UU ITE hingga RKUHP Masuk Prolegnas Prioritas 2021
Gedung DPR. ©2020 Merdeka.com
NEWS | 15 September 2021 21:45 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Pemerintah, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan DPD RI telah menyetujui memasukkan empat Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Empat RUU itu adalah revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Pemasyarakatan, dan RUU Badan Pemeriksa Keuangan.

RKUHP dan RUU Pemasyarakatan merupakan RUU carry over dari periode sebelumnya. Dua RUU ini ditambah satu usulan baru revisi UU ITE merupakan inisiatif pemerintah. Ditambah, satu RUU inisiatif DPR yaitu RUU tentang BPK RI.

Keputusan itu diambil dalam rapat Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah yang diwakili Menkumham, serta DPD RI.

"Saya sampaikan pada seluruh pimpinan dan anggota Baleg, dan saya minta persetujuannya, yang pertama adalah kami menyepakati bersama pemerintah bahwa tiga usulan pemerintah terkait rancangan Undang-Undang yang baru, yaitu kitab hukum undang-undang pidana (KUHP) status carry over, kemudian rancangan UU tentang Pemasyarakatan status carry over, dan juga perubahan atas UU ITE itu masuk sebagai usulan baru dan Prolegnas tahun 2021," ujar Ketua Baleg Supratman Andi Agtas dalam rapat di DPR RI, Rabu (15/9).

"Kedua, DPR mengusulkan tentang perubahan UU BPK, oleh karena tadi semua perwakilan poksi sudah menyetujui itu, oleh karena itu saya ingin menanyakan kembali apakah hal ini bisa disetujui?" lanjutnya diikuti persetujuan peserta rapat yang hadir.

Sebagai perwakilan pemerintah, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan setuju atas hasil evaluasi Prolegnas Prioritas 2021 yang menambahkan empat RUU.

"Setelah mencermati waktu dan tadi pembicaraan yang cukup alot diantara kita, kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan," ujar Yasonna.

Pemerintah optimistis bersama DPR bisa menyelesaikan RUU dalam Prolegnas Prioritas 2021 meski memiliki jangka waktu yang sangat sempit.

"Memang waktu kita efektif di luar reses kira-kira tinggal beberapa waktu, maka kita masih berharap optimis agar ini dapat kita selesaikan. Apa yang belum kita masukan dalam prioritas barangkali nanti minta dipertimbangkan pada waktu-waktu berikutnya," ucap Yasonna. (mdk/eko)

Baca juga:
Yasonna Dorong RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Masuk Prolegnas Prioritas 2021
Menko Polhukam Surati Menkum HAM, Prioritaskan Revisi UU ITE
Anggota DPR Ungkap Urgensi RUU PKS Harus Masuk Prolegnas
Wamenkum HAM: Ada Kesepakatan RUU KUHP Segera Masuk Prolegnas Prioritas 2021
DPR Dorong RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Masuk Prolegnas 2022
Baleg DPR Sebut Revisi UU ITE Bisa Masuk Prolegnas 2021

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami