Rini Soemarno, satu-satunya menteri Jokowi di Panama Papers

Merdeka.com - Panama Papers, bocoran data dokumen klien Mossack Fonseca, firma Hukum asal Panama, telah menghebohkan dunia. Sebab, data tersebut mengindikasikan bahwa klien dari firma itu telah mendirikan perusahaan di yuridiksi bebas pajak di luar negeri (offshore) untuk melakukan penipuan, perdagangan narkoba, penggelapan pajak dan pencucian uang.

Sejumlah nama beken dunia termasuk Indonesia ikut disebut dalam Panama Papers. Mulai dari politisi, pengusaha nasional, hingga pejabat negara Indonesia ada dalam daftar itu.

Misalnya saja Anthony Salim, Sandiaga Uno, Djan Faridz, perusahaan Bakrie, Erwin Aksa, Gita Wirjawan, hingga Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang.

Data dari offshoreleaks.icij.org juga menyebutkan, Menteri BUMN Rini Mariani Soewandi atau sekarang akrab disapa Rini Soemarno juga masuk daftar Panama Papers. Rini menjadi satu-satunya menteri aktif di kabinet Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (JK) masuk dalam daftar ini.

Total lebih dari 2.000 nama dan alamat perusahaan Indonesia dalam daftar ini. Termasuk dua orang pengusaha yang sedang dicari Kejaksaan, Riza Chalid dan Djoko Tjandra.

Bahkan, Adik Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama, Fifi Lety juga masuk dalam daftar dokumen tersebut.

Memiliki perusahaan offshore bukanlah sesuatu yang otomatis ilegal. Untuk sejumlah transaksi internasional, memiliki perusahaan offshore bahkan merupakan sebuah pilihan yang logis secara bisnis.

Namun, dokumen Mossack Fonseca mengindikasikan bahwa klien dari firma itu meliputi penipu skema ponzi, mafia narkoba, penggelap pajak, dan setidaknya satu terpidana kasus pelecehan seks yang sedang dipenjara.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Pandjaitan mengaku baru tahu soal bocoran data Panama Papers dari pemberitaan. Dia berjanji akan segera melakukan investigasi untuk mencari tahu kebenaran Panama Papers.

"Saya baru pelajari, saya belum tau persis gimana-gimananya. Saya baru dengar di media dan saya suruh investigasi itu," ujar Luhut di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/4).

Luhut senang dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang mengaku telah memiliki data siapa saja pengemplang pajak di Tanah Air. Apabila data itu benar, Luhut bakal mendesak para pengusaha yang disebut untuk membayar pajak.

"Ya bagus itu kalau dia (Menkeu) pegang, sah-sah saja. Tapi kalau dia belum bayar pajak, ya kita suruh dia bayar pajak," tegasnya.