Tim Jokowi Tak Setuju Usul Sandiaga Hentikan Sementara Perhitungan Suara
Merdeka.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily tidak sependapat dengan usul Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno untuk menghentikan sementara proses penghitungan suara Pemilu 2019. Proses penghitungan suara harus terus dilakukan untuk menghormati petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang gugur saat melakukan tugasnya menghitung suara pemilu.
"Justru tidak tepat usulan pemberhentian sementara tersebut. Proses perhitungan seharusnya jalan terus sesuai dengan tahapan yang telah disepakati," kata Ace saat dihubungi merdeka.com, Senin (29/4).
Menurut Ace, para petugas KPPS sudah berkorban untuk kelancaran jalannya proses Pemilu. Karena itu, jasa-jasa para petugas harus dihargai dengan terus menjalankan proses penghitungan suara.
"Kita harus menghormati para KPPS yang telah berkorban untuk berjalannya proses demokrasi di negara kita dengan menghargai jasa-jasa mereka dengan memastikan tahapan-tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan sukses dan damai," ungkapnya.
"Bukan dengan narasi-narasi yang mendelegitimasi hasil pemilu dan tidak menuduh kecurangan yang dilakukan mereka tanpa bukti," tegasnya.
Sebelumnya, Sandiaga Uno sepakat proses penghitungan suara Pemilu 2019 dihentikan sementara. Pertimbangan itu menyusul terus bertambahnya jumlah korban jiwa dari petugas yang mengawal Pemilu 2019.
"Ini mungkin sudah jadi bencana ya, dan saya sepakat (dihentikan sementara)," ujar Sandiaga usai menemui relawan di Masjid At-Taqwa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (28/4).
Sandiaga kemudian menceritakan pengalamannya saat meninjau proses penghitungan suara di GOR Wonokromo,Surabaya. Saat itu, proses penghitungan sempat dihentikan lantaran ada petugas yang kelelahan dan harus dilarikan ke rumah sakit.
"Ini mesti dicari (solusinya). Karena apabila diteruskan seperti ini, korban terus berjatuhan, ini seperti killing fields," tuturnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.
Baca SelengkapnyaTugas BPKP bukan untuk mencari-cari kesalahan instansi
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaTim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan setuju dengan pendapat Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca Selengkapnya