Timses Prabowo Nilai Bawaslu Tak Adil, Anies Diperiksa Tapi Kepala Daerah Lain Luput
Merdeka.com - Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Sudirman Said angkat bicara soal pemeriksaan Bawaslu kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies diperiksa usai berpose dua jari saat hadir dalam acara Partai Gerindra.
Sudirman menilai, perlakuan Bawaslu tak adil. Sebab, banyak kepala daerah lain terang-terangan mendukung capres tertentu namun tak dipanggil oleh Bawaslu.
"Banyak sekali kepala daerah yang melakukan itu tidak diapa-apakan, ya inilah suasana ketidakadilan itu dan masyarakat menonton itu. Menurut saya penyelenggara negara, KPU, Bawaslu betul-betul netral, itu pesan dari Pak SBY tadi, mudah mudahan penyelenggara pemilu kita netral," kata dia di kediaman SBY, Jl Mega Kuningan Timur VII, Jakarta, Kamis (10/1).
Sudirman menegaskan, Anies tak ada maksud mengkampanyekan calon presiden tertentu saat pose dua jari. Namun dia mempersilakan bila para pihak menafsirkan lain. Dirinya hanya kecewa, sikap Bawaslu bungkam terhadap kepala daerah lain.
"Tapi maksud saya ginilah banyak sekali sinyal semacam itu ditunjukkan oleh Kepala daerah yang lain tapi kenapa ketika pak Anies melakukan itu buru buru dipanggil, diperiksa terus diancam penjara, masa begitu kejahatan, enggak lah, masih banyak sekali kejahatan lain," ujar Sudirman.
Sebelumnya, Anies Baswedan telah memenuhi panggilan Bawaslu RI dan telah menjawab 27 pertanyaan yang diajukan. Kini Bawaslu tengah menimbang, apakah kehadiran dan dua jari Anies di acara Gerindra itu melanggar UU Pemilu atau tidak.
Usai diperiksa, Anies mengapresiasi kinerja Bawaslu. Menurut dia, setiap orang punya perspektif berbeda atas simbol.
"Setiap orang bisa memiliki interpretasi atas simbol. Normalnya kalau orang mengatakan dua jari ya pakai jari telunjuk dan jari tengah dan selama ini juga pasangan (calon) selalu menggunakan dua itu," ujar Anies usai diperiksa.
Untuk diketahui sebelumnya, Bawaslu juga telah memanggil 12 Kepala Daerah di Riau yang disebut-sebut ikut serta dalam deklarasi mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun para kepala daerah tidak ada yang hadir memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau. Para kepala daerah itu beralasan keluar kota. Ada juga yang sedang bertugas menjalankan roda pemerintahan. Padahal keterangan para kepala daerah dibutuhkan Bawaslu untuk mendalami ada tidaknya dugaan ketidaknetralan ASN dalam Pilpres 2019.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menanggapi laporan Anies Baswedan usai menyinggung lahan capres Prabowo Subianto di debat Capres.
Baca SelengkapnyaPrabowo tidak ambil pusing dengan nilai yang diberikan kepadanya itu. Dengan logat betawi, ia menyebut tak mau memikirkannya.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan beri nilai 11 atas kinerja Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam sesi debat capres
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bawaslu dinilai diskriminatif dalam menangani laporan pelanggaran pemilu
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP membela Anies Baswedan yang dilaporkan pendukung Prabowo ke Bawaslu usai Debat Capres.
Baca SelengkapnyaPrabowo berulang kali setuju dengan pendapatnya di debat Pilpres 2024 pamungkas.
Baca Selengkapnya"Sebagai warga negara tentu berhak melaporkan. . Kami serahkan kepada Bawaslu," tuturnya," kata Anies
Baca SelengkapnyaBawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan enggan mengomentari kelakar Prabowo Subianto yang mengaku waswas kembali diberi nilai rendah saat debat pamungkas Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya