Waketum Yandri: Seluruh DPW dan DPD Minta Zulkifli Hasan Kembali Pimpin PAN
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto menyatakan, bahwa seluruh DPW dan DPD PAN se-Indonesia meminta Zulhas kembali memimpin PAN selama 5 tahun mendatang. Dia mengklaim, keberhasilan PAN dalam pileg dan pilpres 2024 tidak lepas dari kepiawaian seorang Zulhas.
"Permintaan agar Bang Zul kembali memimpin merupakan aspirasi seluruh DPW dan DPD PAN" jelas Yandri dalam keterangannya, Kamis (25/4).
Yandri mengungkapkan, harapan dari DPW dan DPD tersebut didasari keberhasilan PAN dalam Pileg dan Pilpres 2024.
"Dibawah kepemimpinan Bang Zul perolehan kursi PAN meningkat di DPR. Kemudian secara piawai Bang Zul membawa PAN mendukung Prabowo-Gibran yang kemudian memenangi kontestasi," ucapnya.
"Sehingga aneh kalau masih ada pengurus DPD, DPW atau DPP PAN yang tidak mendukung Bang Zul untuk menjadi Ketum PAN kembali," ujar Yandri.
Yandri menjelaskan, bahwa harapan dari DPW dan DPD ini merupakan keinginan dari seluruh pengurus dan simpatisan PAN seluruh Indonesia.
Menurut Wakil Ketua MPR ini, seluruh kader memandang sosok Zulhas merupakan pekerja keras dan konsisten dalam memperjuangkan kebaikan serta merangkul semua pihak. Hal ini menjadikan PAN disegani dalam kancah perpolitikan nasional.
"Kami harap Bang Zul bersedia untuk memimpin PAN kembali selama 5 tahun ke depan," harap Yandri.
berita untuk kamu.
- Muhammad Genantan Saputra
PUAN melihat banyak keberhasilan yang telah dicapai Zulhas saat memimpin PAN
Baca Selengkapnya38 DPW Minta Zulkifli Hasan Kembali jadi Ketua Umum PAN
Baca SelengkapnyaKetua DPW PKB Jawa Tengah itu secara otomatis sudah mendapatkan mandat dari partainya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kedatangan Zulhas ditemani oleh Sekjen PAN Eddy Soeparno, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, serta 38 Ketua DPW PAN.
Baca SelengkapnyaZulhas mengatakan, kedatangan mereka hanya ingin sekedar berswafoto saja.
Baca SelengkapnyaDia pun tak segan menyebut bahwa Khofifah merupakan bagian yang tak bisa dilepaskan dari PAN.
Baca Selengkapnyaelanggaran kode etik KPU merupakan peringatan keras ada penyalahgunaan kewenangan dan prosedur demi kepentingan pihak tertentu.
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaFirli Bahuri tidak hadir dalam sidang perdana ini.
Baca Selengkapnya