Yusril: Sampai Saat Ini Belum ada Wakil PBB di Pemerintahan Jokowi
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra membacakan pidato politiknya di hadapan Presiden Joko Widodo. Pidato ini dibacakan usai kembali dilantik menjadi ketua umum PBB 2019-2024.
Yusril mengatakan, PBB sangat menghargai upaya yang telah diupayakan pemerintah dalam mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Meski sampai saat ini, PBB belum berhasil menempatkan wakil rakyatnya di DPR.
"Dan sampai saat ini PBB juga belum ada wakil atau ada individu yang duduk di dalam pemerintahan," kata Yusril di Hotel Aston Grogol, Jakarta Barat, Kamis (6/2).
"Walau begitu kami tetap mendukung langkah pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf lima tahun ke depan," imbuh dia.
Yusril berpandangan, ada atau tidaknya perwakilan PBB di dalam kekuasaan pemerintahan bukanlah masalah penting. Menurut dia, dimanapun berada PBB akan menyumbang pikiran dan tenaga bagi kemaslahatan bangsa dan negara.
"PBB selalu menempatkan diri sebagai problem solver yang dihadapi bangsa dan negara kami tak ingin menjadi trouble maker yang menjadi beban dan problem yang menambah beban dihadapi negara kita," Yusril menandasi.
Reporter: Muhammad RadityoSumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Yusril menambahkan penggunaan hak angket DPR akan membawa negara ini ke dalam ketidakpastian
Baca SelengkapnyaYusril mempersilakan pihak yang keberatan untuk mengusulkan perubahan konstitusi.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaMenurut Yusril, tafsir atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dibatasi hanya pada PKPU saja.
Baca SelengkapnyaFirli Bahuri kini sudah menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaPosisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca Selengkapnya