Peristiwa 13 Desember: Peringati Hari Nusantara, Ketahui Sejarah hingga Tujuannya

Merdeka.com - Di Indonesia, setiap 13 Desember diperingati sebagai Hari Nusantara. Hari Nusantara merupakan peringatan terhadap pernyataan Pemerintah RI mengenai wilayah perairan Indonesia sebagai wilayah teritorial yang menyatu dengan wilayah daratan, sehingga semua perairan yang menghubungkan daratan adalah bagian dari NKRI.

Penetapan Indonesia sebagai negara kepulauan nusantara yang diawali dengan diumumkannya "Deklarasi Djoeanda" pada 13 Desember 1957 sampai dengan ditetapkannya Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982 yang mengakui prinsip-prinsip negara kepulauan nusantara (archipelagic principles).

Lantas terbentuklah Hari Nusantara yang diperingati setiap 13 Desember menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2001 Tentang Hari Nusantara. Berikut selengkapnya merdeka.com merangkum peringatan 13 Desember Hari Nusantara, sejarah, tujuan, dan lainnya:

Tujuan Perayaan Hari Nusantara 13 Desember

Hari Nusantara merupakan perwujudan dari Deklarasi Djoeanda yang dicetuskan pertama kali oleh Ir. H. Djoeanda pada 13 Desember 1957. Deklarasi ini menegaskan bahwa Republik Indonesia mempunyai kedaulatan penuh terhadap perairan antar pulau.

“Tujuan adanya Hari Nusantara untuk menjadikan bidang kelautan sebagai arus utama pembangunan nasional dan dapat mengelola potensi sumber daya alam maritim untuk kesejahteraan masyarakat,” jelas Menko Luhut, dikutip dari laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Isi Naskah Deklarasi Djoeanda yang Dibacakan pada Upacara Hari Nusantara

Dewan menteri, dalam sidangnya pada Jumat tanggal 13 Desember 1957 membicarakan soal wilayah perairan Negara Republik Indonesia. 

Bentuk geografi Indonesia sebagai suatu Negara kepulauan yang terdiri dari (beriburibu) pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri. 

Bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan Negara Indonesia semua kepulauan serta laut terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat. 

Penentuan batas lautan teritorial seperti termaktub dalam “Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939” Stbl.1939 No.442 artikel 1 ayat (1) tidak lagi sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu maka Pemerintah menyatakan bahwa

”segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia. Lalu-lintas yang damai diperairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia”. 

Penentuan batas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia. 

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan Undang-undang.

Pendirian Pemerintah tersebut akan diperhatikan dalam konperensi internasional mengenai hak-hak atas lautan yang akan diadakan dalam bulan Pebuari 1958 di Jenewa. 

Jakarta, 13 Desember 1957

PERDANA MENTERI

 ttd. H.DJUANDA

Perayaan Hari Nusantara 13 Desember

Puncak peringatan Hari Nusantara tahun 2022 akan dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara pada 13 Desember 2022.

Tema yang diusung peringatan Hari Nusantara 2022 adalah “Ekonomi Biru untuk Indonesia Lebih Kuat”. Hal ini selaras dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060 yang diharapkan menumbuhkan sektor potensi investasi di sektor ekonomi biru, ekonomi hijau, dan ekonomi sirkular.

Adapun salah satu rangkaian acara puncak Hari Nusantara tahun 2022 adalah pemberian penghargaan oleh Bapak Presiden berupa Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan Dalam Pengelolaan, Pengembangan dan Pembangunan Kelautan (TKSWK Bidang Kelautan) kepada kepala daerah dan kepala perangkat daerah yang berjasa di bidang kelautan dan perikanan, yang merupakan salah satu bentuk dukungan Kemendagri dalam kegiatan Hari Nusantara.