Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Ardian terbukti bersalah menerima suap terkait dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur tahun anggaran 2021.

Surat tuntutan akan dibacakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Kamis (15/9).

Dengan pelimpahan tersebut, maka penahanan terhadap mereka menjadi kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada pihak yang mencoba memengaruhi saksi kasus dugaan suap terkait pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 agar memberikan keterangan bohong kepada penyidik lembaga antirasuh.

Rusdianto ditahan usai diperiksa tim penyidik KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) daerah.

Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan dari perkara yang telah menjerat mantan Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Rusman Emba dicecar tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat diperiksa sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan suap terkait pengajuan dana PEN Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021.

Rusman tak berbicara banyak. Dia hanya mengamini adiknya sudah jadi tersangka dalam perkara ini.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Muna La Ode Muhammad Rusman Emba. Dia dijadwalkan menjalani pemeriksaan, Rabu (15/6), terkait kasus dugaan suap pengajuan pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN Daerah) Tahun 2021.