Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo menjelaskan, agar berhasil dalam mewujudkan visi Indonesia Maju, diperlukan SDM berkeahlian. Karenanya, diperlukan restrukturisasi komposisi ASN agar didominasi jabatan fungsional teknis berkeahlian sebagaimana visi Indonesia Maju.

Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui untuk menghapus tenaga kerja honorer, pegawai tidak tetap serta status kepegawaian lainnya dari tubuh pemerintahan.

Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah merampungkan proses seleksi administrasi perekrutan CPNS. Perekrutan ini diikuti 4.197.218 peserta yang mendaftar dalam Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang dikelola Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dalam sidang tersebut, diputuskan sebanyak 73 PNS dijatuhi hukuman Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS). Kemudian terdapat delapan pegawai yang dijatuhi sanksi berupa penurunan pangkat tiga tahun, serta dua orang yang dijatuhi hukuman penurunan pangkat satu tahun.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan RB), Tjahjo Kumolo menjelaskan proses perampingan eselon III-V ke jabatan fungsional butuh waktu panjang. Sehingga, pemangkasan ini tidak bisa mundur dari target pemerintah di Juni 2020.

Saat ini, pihaknya sedang mencari formula yang pas dengan berdiskusi bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tahun 2020 akan kembali dibuka jika kuota tahun ini belum mencukupi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan kendala pengangkatan tenaga kerja honorer menjadi PNS. Salah satunya adalah keengganan pemerintah daerah (pemda) menanggung gaji tenaga honorer usai diangkat menjadi PNS.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) Tjahjo Kumolo menilai, hari libur untuk PNS saat ini dinilai sudah mencukupi, sehingga tidak perlu ada penambahan hari libur lagi. Jika ditambah, maka hari libur jadi terlalu banyak.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pelaksanaan aturan dilakukan 2 tahun setelah payung hukum tersebut diterbitkan. Untuk itu, Kementerian PANRB akan menerapkan uji coba untuk mempercepat pelaksanaan manajemen penilaian kinerja PNS secara bertahap.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menargetkan seluruh instansi dapat menyelesaikan proses perampingan birokrasi paling lambat satu tahun.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyatakan, proses pemangkasan eselon di tubuh pemerintah bukanlah menggantikan peran manusia dengan robot, tetapi lebih kepada reformasi sistem.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengabarkan, ada tiga kementerian yang akan mengawali proses pemangkasan eselon sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di antaranya Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kini tengah menyiapkan rancangan penyederhanaan struktur untuk eselon 3 dan 4, serta menggantikannya dengan AI atau robot. Namun, tidak semua jabatan yang berpangkat eselon 3 dan eselon 4 ini nantinya akan berganti status menjadi fungsional.

Presiden Jokowi berencana memangkas atau menyederhanakan struktur pejabat eselon di lingkungan pemerintah, baik kementerian/lembaga dan pemda. Sebagai proyeksi awal, Presiden Jokowi telah meminta Kementerian PANRB untuk memulai pemangkasan eselon dan menggantikannya dengan teknologi kecerdasan buatan atau robot.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berharap agar jumlah total pelamar pada pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 bisa lebih besar dari tahun sebelumnya.

Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Diah Natalisa menjelaskan, keluhan soal jalanan rusak menjadi yang terbanyak disampaikan masyarakat, dengan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.