Masyarakat diingatkan tak mudah terpengaruh oleh kelompok-kelompok yang berupaya mengganti ideologi negara.

Jangan mudah diadu domba oleh kelompok yang ingin menghancurkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh karena itu sangat tidak tepat memunculkan konsep khilafah di Indonesia.

Jangan sampai masyarakat mudah dipecah belah oleh pihak yang sengaja menciptakan kegaduhan.

Makna pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara RI mengandung arti bahwa dalam setiap aspek kehidupan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Berikut penjelasan mengenai makna Pancasila beserta nilai-nilainya.

Persoalan solidaritas keagamaan sering menjadi sangat sempit dan melupakan persaudaraan kebangsaan.

Perbedaan etnis dan adat istiadat di Indonesia adalah sebuah keistimewaan.

Masyarakat di Tanah Air selalu diingatkan tidak mudah tersulut dengan konflik yang terjadi di luar. Perlu ditelaah lebih mendalam akar sesungguhnya dari masalah tersebut.

Kepedulian sesama umat beragama harus ditingkatkan untuk mempererat tali persaudaraan.

Keberagaman seharusnya tidak menjadi masalah yang dapat memecah belah keutuhan masyarakat.

Menurut Cak Nanto, sapaan akrabnya,Pancasila sebagai ideologi negara seharusnya masuk dalam ruang budaya dan sosial di masyarakat. Dengan demikian, Pancasila akan menjadi karakter kebudayaan bangsa Indonesia.

Gejala radikalisasi yang menyasar generasi milenial seringkali dimulai dengan pemahaman dangkal terhadap ajaran agama.

Sila pertama Pancasila perlu diresapi untuk mencegah pengaruh paham radikalisme.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia itu menegaskan Pancasila tidak dapat diubah, sebab Indonesia terlahir karena Pancasila.

"Kita ingin bahwa penanganan Covid-19 itu juga menjadi terukur sehingga kesehatan rakyat tetap terjaga fokusnya dan mudah mudahan ekonomi juga bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Politisi PKS itu menilai kalau pemerintah mengambil keputusan untuk hentikan pembahasan RUU HIP maka itu sesuai dengan alasan pemerintah untuk lebih fokus atasi pandemi Covid-19.

"Pembuatan UU akan berjalan dengan baik jika ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Jika sejak awal sudah ada satu pihak yang meminta ditunda, berarti pembahasannya tidak akan berjalan mulus,"

"Dan jika disusun kembali, DPR punya kesempatan luas untuk menampung aspirasi," kata dia.