Dani Ramdan kembali menjadi Penjabat (Pj) Bupati Bekasi setelah mendapat surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pemberian SK perpanjangan jabatan Pj Bupati Bekasi itu diserahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Kota Bandung, Kamis (25/5).

Tomsi Tohir Balaw menyebutkan tiga bidang penilaian menjadi dasar evaluasi.

Menurutnya, SE itu bertentangan dengan Undang Undang ASN.

Edaran ini diterbitkan berkaitan dengan akan habisnya masa bakti sejumlah kepala daerah sehingga kekosongan diisi penjabat (Pj).

Kastorius menyebut Marzuki bukan TNI aktif melainkan purnawirawan. Selain itu, Marzuki juga merupakan staf ahli Mendagri.

Bila ada penjabat kepala daerah yang terlibat kepentingan Pilpres 2024, menteri dalam negeri sebagai 'wasit' perlu mengambil tindakan. Masyarakat pun bisa menjalankan fungsi pengawasan.

Tito menyebut aturan mengenai utamakan penunjukan Pj dari kalangan sipil sudah dibahas oleh Menkopolhukam, Panglima TNI dan Kapolri. Selain itu aturan juga akan dituangkan dalam aturan teknis Kemendagri yang tengah digodok oleh Kemendagri.

Naik perahu karet, Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan turun ke Kali Sadang, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Rabu (1/6). Mengenakan topi, pelampung dan kacamata, dia tak segan membersihkan sampah di bawah jembatan kali yang menumpuk.

Penunjukkan anggota TNI/Polri yang masih aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah berlawanan dengan semangat reformasi.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus minta penunjukan TNI/Polri aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah mesti segera dikoreksi.

Penunjukan Brigjen TNI Chandra As'aduddin sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat memicu polemik. Perdebatan muncul karena Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sulawesi Tengah (Sulteng) ini masih berstatus perwira tinggi aktif.

Menurut aturan UU Pilkada, perwira TNI-Polri aktif di luar struktur organisasi institusi asalnya boleh ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah.

Marullah mengaku, tak tahu namanya dimasukan sebagai salah satu calon Pj Gubernur DKI Jakarta. Marullah justru meminta menanyakan kembali kepada yang melempar wacana tersebut.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) hari ini telah melantik 5 penjabat (Pj) Kepala daerah, untuk provinsi Banten, Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, dan provinsi Papua Barat.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah selektif memilih penjabat kepala daerah yang akan mengisi kekosongan jabatan gubernur, bupati dan wali kota. Seleksi itu harus transparan dan bebas kepentingan politik.

Doli mengakui, keberadaan kepala daerah penting dalam membantu kerja parpol di daerah untuk menghadapi pemilu 2024. Maka, Pj kepala daerah mesti menjaga independensi.

Nantinya, Doli meminta penjabat dilakukan evaluasi, apakah membuat sesuatu yang di luar kebijakan atau tidak. Hal ini untuk mencegah adanya reaksi keras dari DPRD.