VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba menyebut, dengan adanya Gapeka 2023 ini waktu tunggu atau headway KRL Jabodetabek akan menjadi semakin singkat. Sejalan dengan jumlah perjalanan yang juga ikut bertambah.

Pada Juni 2023 nanti, seluruh perjalanan kereta api se-Indonesia akan memiliki jadwal baru. Jadwal itu berlaku bagi semua kereta api, tak terkecuali KRL Jogja-Solo.

Di satu sisi, pemerintah ingin PT KCI memesan KRL Jabodetabek buatan dalam negeri yaitu dari PT INKA. Namun, PT Inka baru menyanggupi penyediaan KRL pesanan PT KCI di tahun 2025 dengan harga yang tinggi yakni sebesar Rp4 triliun

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang menolak usulan KCI untuk mengimpor rangkaian kereta bekas dari Jepang dan meminta perseroan membeli produk dalam negeri dari PT Industri Kereta api (Inka) berpotensi menggerus kapasitas angkut KRL Jabodetabek yang saat ini mencapai 1,2 juta penumpang per hari.

Sebagai pengganti KRL yang pensiun, KCI berencana untuk mengimpor gerbong kereta dari Jepang. Namun rencana untuk impor KRL bekas Jepang guna menggantikan KRL yang pensiun tersebut kini mengalami hambatan.

PT KCI menyiapkan Rp4 triliun untuk membeli 16 rangkaian kereta baru dari PT INKA Persero, untuk memenuhi kebutuhan armada KRL Jabodetabek. Kontrak pembelian akan diteken pada Maret 2023, pasca kesepakatan awal sudah diteken lewat perjanjian kesepakatan (MoU) sejak 2022 lalu.

Sejak Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyampaikan akan ada pembeda tarif KRL Jabodetabek berdasarkan kemampuan ekonomi, pada akhir Desember 2022, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perkeretaapian tak kunjung mengumumkan realisasi dari rencana tersebut.

Kemenhub Berencana Subsidi Silang Tarif KRL Jabodetabek. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana untuk menerapkan subsidi silang dalam tarif KRL Jabodetabek. Wacana ini dituturkan oleh Menhub Budi Karya Sumadi yang mengatakan tarif KRL akan disesuaikan supaya subsidi lebih tepat sasaran.

Rencana Pembedaan Tarif KRL untuk Si Kaya dan Si Miskin Tuai Polemik. Rencana pemerintah membedakan tarif KRL berdasarkan status sosial ekonomi penumpang menuai polemik. Komunitas Pengguna KRL Jabodetabek atau KRL Mania menilai pembedaan tarif antara si kaya dan si miskin akan menyebabkan kerumitan.

Rinciannya, sebesar Rp2,5 triliun untuk subsidi PSO dan Rp124 miliar untuk Kereta Api Perintis Tahun Anggaran 2023 untuk 5 lintas pelayanan.

Risal mengatakan, pembahasan ini juga terkait subsidi tepat sasaran dan pengelolaan subsidi jika terjadi kelebihan dana. Nantinya jika ada kelebihan dana dari public service obligation (PSO) akan dimanfaatkan untuk prioritas lain.

Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno menilai, skema pembayaran terpisah tersebut sebagai upaya penyesuaian tarif KRL yang sudah lama tidak naik. Kajian penyesuaian tarif ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2018.

Penyesuaian juga dapat dilakukan secara rutin. Hanya saja, Tauhid mengingatkan agar kenaikan tarif KRL tidak melebihi pertumbuhan ekonomi atau tingkat inflasi.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Mohamad Risal Wasal menyampaikan, pembayaran tarif KRL via kartu ini nantinya akan diterapkan lewat skema subsidi terbatas.

Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno menjelaskan, pemilihan pelanggan mampu dan tidak mampu dilakukan secara proaktif oleh pelanggan KRL. Nantinya mereka mengusulkan kepada PT KCI untuk mendapatkan akses tiket bersubsidi.