Anggota Komisi VII Beri Rapor Merah Pemerintah Sektor ESDM di 2020

Merdeka.com - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Mulyanto, memberi catatan terhadap kinerja pemerintah dalam bidang energi di penghujung akhir tahun 2020. Mulyanto menilai sepanjang tahun ini kinerja Pemerintah dalam pengelolaan sektor energi seperti listrik, bahan bakar minyak (BBM) dan mineral batubara (minerba) relatif biasa-biasa saja dan cenderung merah.

Terkait kelistrikan, hal yang disorotinya adalah terjadinya lonjakan tagihan listrik masyarakat di saat pandemi Covid-19. Dalam kondisi kepanikan masyarakat karena pandemi, PLN selaku operator listrik negara, yang seharusnya memberi kenyamanan malah menambah kepanikan. Mulyanto juga menyoroti ketidaksigapan PLN dalam melayani keluhan pelanggan.

"Kacau betul situasi kita pada saat itu. Masyarakat dibuat panik karena tagihan listriknya melonjak. Menghadapi situasi seperti itu PLN bukannya memberi pelayanan yang lebih menenangkan malah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengundang emosi masyarakat," ujar dia dalam pernyataannya, Selasa (29/12).

Di sektor BBM ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Di antaranya, mahalnya harga BBM di saat harga minyak dunia anjlok ke titik terendah sepanjang sejarah.

Hal lain yang disorot Mulyanto terkait BBM adalah merosotnya target dan realisasi lifting minyak nasional secara terus-menerus. Pemerintah dinilai kurang agresif dalam pemboran dan menemukan ladang minyak baru dan mengoptimalisasi kinerja ladang minyak yang sudah ada.

Dalam jangka panjang situasi seperti ini akan sangat membahayakan. Indonesia akan semakin bergantung pada pasokan minyak impor dan neraca transaksi berjalan semakin merah.

"Kinerja pemerintah di sektor gas juga memprihatinkan. Masih terdengar kelangkaan gas melon 3 kg di beberapa tempat. Beberapa kali juga pemerintah melempar wacana menarik subsidi gas, yang menyebabkan harga gas melonjak naik."

"Sementara itu pengembangan jaringan gas alam ke rumah-rumah, untuk mengganti gas elpiji ini masih jauh dari target yang diharapkan. Jadi bisa dibilang, kinerja pemerintah di sektor gas ini juga tidak bagus-bagus amat," ucapnya.

Selanjutnya

Sementara, di sektor minerba, Mulyanto juga mencatat beberapa capaian kinerja pemerintah yang kurang memuaskan. Di antaranya, pemerintah terlalu lemah menghadapi Freeport sehingga target pembangunan smelter terus mundur. Padahal, keberadaan smelter ini sangat penting untuk menambah pendapatan negara.

Mulyanto juga menyayangkan pendapatan negara dari Freeport malah merosot. Padahal, saat ini pemerintah adalah pemegang saham mayoritasnya.

"Hal lain yang tak kalah menyedihkannya adalah banjir tenaga kerja asing di perusahaan-perusahaan tambang PMA. Ironisnya gaji mereka dibayar lebih mahal dibandingkan tenaga kerja lokal untuk bidang kerja yang sama. Padahal secara ketrampilan, kemampuan TKA itu di bawah kemampuan tenaga kerja lokal," tukasnya.