Hal ini juga bertujuan untuk mensejahterakan petani melalui pembelian harga pangan pokok yang terjaga dengan baik.
Dalam rangka meningkatkan penyerapan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada masa panen, pemerintah saat ini tengah melakukan berbagai upaya optimalisasi penyerapan gabah dan beras dalam negeri. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi saat mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya ke Gudang Bulog Pematang Kandis, Kabupaten Merangin pada Rabu (03/04) dan Gudang Bulog Manggis, Kabupaten Bungo pada Kamis (04/04).
Pada kesempatan tersebut, dirinya menekankan bahwa bahwa per tanggal 3 April 2024 pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberlakukan fleksibilitas harga gabah dan beras yang bertujuan untuk memaksimalkan penyerapan dalam negeri.
"Tentu dengan adanya fleksibilitas harga ini, Bulog akan menjadi safety net bagi para sedulur petani agar harga dapat terjaga dengan baik. Tatkala produksi kian meningkat, tentu akan mempengaruhi harga. Bapak Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan bahwa saat panen raya padi, harga di tingkat petani tidak boleh jatuh terlalu dalam, sehingga pemerintah hadir memastikan itu bersama Perum Bulog yang telah kita tugaskan untuk menyerap produksi dalam negeri sebagai stok CBP," terangnya.
Ditemui di lokasi yang sama, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik (SCPP) Perum BULOG Mokhamad Suyamto menerangkan bahwa pihaknya saat ini tengah memaksimalkan penyerapan gabah dan beras dalam negeri untuk kebutuhan persediaan beras CBP guna memperkuat persediaan pangan nasional.
Menurutnya selain dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, penyerapan gabah dan beras dalam negeri dalam masa fleksibilitas harga ini juga bertujuan untuk mensejahterakan petani melalui pembelian harga pangan pokok yang terjaga dengan baik.
"Fleksibilitas harga gabah dan beras yang saat ini berlaku memungkinkan kami untuk melakukan pengadaan dalam negeri secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, sehingga diharapkan selain tercukupinya stok beras nasional melalui pengadaan dalam negeri, petani juga mendapatkan harga pembelian yang baik oleh Bulog. Pemenuhan stok nasional melalui pengadaan dalam negeri tentunya selalu menjadi prioritas Bulog," jelasnya.
Meilani (52 tahun) warga Kelurahan Manggis, Kabupaten Bungo yang tak lain adalah salah seorang penerima manfaat yang hadir pada kegiatan tersebut menyampaikan bahwa dirinya berharap program beras Bantuan Pangan ini dapat terus ada bagi masyarakat. Baginya, beras yang diterimanya dari pemerintah setiap bulan ini sangat meringankan beban ekonomi keluarganya.
"Saya senang sekali dengan adanya beras dari pemerintah ini yang saya terima setiap bulan, setidaknya kami sekeluarga bisa menikmati beras yang bagus tanpa harus membelinya. Untuk kami sekeluarga yang hidupnya pas-pasan, beras 10 kg setiap bulan ini tentunya sangat meringankan beban yang kami rasakan. Semoga kedepannya program ini terus ada," tuturnya.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam kegiatan ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik (SCPP) Perum Bulog Mokhamad Suyamto, Gubernur Jambi Al Haris, dan Bupati Bungo Mashuri.
Bulog akan menjadi safety net bagi para sedulur petani agar harga dapat terjaga dengan baik.
Bulog juga memiliki kajian tersendiri atas pengadaan beras impor terhadap harga gabah petani di wilayah sentra produksi.
Baca Selengkapnya
Dua manfaat itu menjadi bukti, meskipun tidak bisa menurunkan dan menekan harga beras secara nasional.
Baca Selengkapnya
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca Selengkapnya
Bulog janji penugasan impor beras akan dikelola dengan baik untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran di pasaran.
Baca Selengkapnya
Badan Urusan Logistik (Bulog) menyatakan kenaikan harga beras terjadi akibat defisit di sejumlah sentra produksi.
Baca Selengkapnya
Hal ini ini dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan melalui pemenuhuan stok beras nasional.
Baca Selengkapnya
Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Januari hingga Februari terjadi defisit ketersediaan beras dari petani sebesar 2,7 juta beras.
Baca Selengkapnya
Meskipun harga beras saat ini mahal dan langka, Pemerintah tidak akan mengubah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Baca Selengkapnya
Bulog buka suara soal beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diduga ditempel stiker Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi