Haji Dibatalkan, Asosiasi Travel Minta Bertemu Menteri Agama

Merdeka.com - Ketua Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) Fuad Hasan Masyhur meminta kepada pemerintah khususnya Kementerian Agama untuk melakukan komunikasi dengan seluruh penyelenggara travel haji khusus. Ini terkait pembatalan pemberangkatan haji Indonesia pada tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriah.

"Kami dari asosiasi sangat memahami, tapi kami inginkan agar pemerintah dalam waktu yang singkat dapat segera mengundang forum silaturahmi maupun asosiasi-asosiasi untuk duduk bersama membicarakan tentang pembatalan," kata Fuad dalam Konferensi Pers online, Selasa (2/6).

Menurut dia, pembatalan ini menyangkut berbagai pihak, baik jemaah maupun penyelenggara haji khusus. Ada pihak-pihak ketiga yang harus dikomunikasikan kembali. Ini agar tidak ada masyarakat yang dirugikan dengan pembatalan tersebut.

Fuad menyadari bahwa dalam situasi pandemi covid-19 ini, semua dihadapkan dengan perkara yang sulit dalam memutuskan suatu keputusan, begitupun dengan pemerintah Arab Saudi yang hingga saat ini dia sendiri belum mengetahui keputusan dari pemerintah negara tersebut.

“Dari pemerintah Saudi Arabia hingga saat ini belum mengeluarkan secara resmi apakah penyelenggaraan haji ini dapat berjalan atau tidak, sebagaimana kita ketahui kebiasaan dari pemerintah Indonesia setiap tahun menyelenggarakan pemberangkatan haji pada bulan syawal, bahwa kita ketahui hingga saat ini sudah memasuki 10 syawal, “ ungkapnya.

Merasa Kecewa

Dia merasa kecewa hingga saat ini pihaknya belum tahu apakah Pemerintah Saudi membuka akses atau tidak, sedangkan pemerintah Indonesia sudah mengumumkan begitu saja pembatalan haji bagi jemaah Indonesia, melalui Menteri Agama.

"Kami dapat memahami bagi penyelenggara reguler menjadi hak pemerintah sepenuhnya, tapi tentunya sebagai penyelenggara haji khusus agar pihak swasta berharap dari pemerintah untuk sama-sama menanggulangi permasalahan yang nantinya akan kami hadapi," ujarnya.

Oleh karena itu, Fuad meminta kepada Menteri Agama agar segera melakukan komunikasi dan diskusi terkait pembatalan ini ke depannya akan seperti apa dan bagaimana.

"Itulah yang kami harapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mudah-mudahan pemerintah melalui Menteri Agama untuk menyikapi kebijakannya," pungkas Fuad.