Jokowi mau bagi BLT, jumlah penerima harus direvisi

Merdeka.com - Pemerintah mengalokasikan dana hampir Rp 10 triliun untuk program kompensasi jika Jokowi-JK menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Anggaran itu, dicadangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 dan 2014 lalu. Tetapi pemerintah mendatang, perlu memperbaharui jumlah penerima BLT, jika program bantuan itu mau dilaksanakan.

Menteri Keuangan Chatib Bisri mengatakan besaran Bantuan Tunai Langsung yang akan diberikan pada warga penerima sasaran sama seperti era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 2013 lalu, jumlah penerima BLT sebanyak 15,5 juta orang dengan dana kompensasi Rp 150 ribu per bulan yang diberikan selama enam bulan dengan pembayaran dua tahap. "Angkanya sama dengan 2013," ujarnya di Kantornya, Jakarta, Jumat (26/9).

Dia mengatakan, alasan jumlah uang yang didapat bantuan sama dengan 2013 lalu, agar menghindari orang miskin ogah kerja. "Jadi bantuan langsung sementara masyarakat itu harus nilainya membantu mengatasi shock, tetap jangan permanen. Kalau permanen orang tidak kerja."

Chatib menegaskan penerima BLSM atau BLT, harus tepat jumlahnya. Ini sebagai cara, agar orang tergerak untuk bekerja. Kondisi ini mengacu pada program serupa di Australia.

"Ada yang namanya unemployment benefit. Dulu kalau orang sekolah di Australia itu, scholarshipnya senilai dengan jaminan untuk penduduk miskin. Kalau gak salah jumlahnya itu USD 1.500 sebulan. Kalau orang ditawarin kerja gajinya USD 1.300, dia gak mau kerja, dia mendingan stay di rumah minum-minum dapat USD 1.500," katanya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik mengaku perlu ada pembaharuan data penerima BLT. Alasanya, survei yang dilakukan pada 2011 lalu. "Sekarang pasti ada perubahan, apakah ada penambahan atau pengurangan," ujar Kepala BPS, Suryamin.

Dia menegaskan updating data baru bisa dilakukan ketika adanya instruksi. Terakhir, intruksi pendataan diperintahkan Wakil Presiden."Itu harus di update, nanti untuk bantuan sosial yang akan digunakan nanti."

Tim transisi sedang mengumpulkan dan memverifikasi data penduduk miskin dari lembaga terkait. Baik itu Badan Pusat Statistik, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, maupun Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Arief mengatakan ketika ada kenaikan harga BBM, masyarakat harus mendapatkan bantalan untuk meningkatan daya beli serta pengalihan anggaran subsidi BBM lebih tepat sasaran. "Ada target katakanlah 15,5 juta penerima, itu diberikan 3-6 bulan ini harus presisi. Kita tidak mau ada riak-riak persoalan," ujarnya.

Pada (23/9), Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Bidang Kesejahteraan Rakyat Anies Baswedan menyatakan program kompensasi selepas kenaikan BBM sebisa mungkin bukan BLT. "Pemerintahan ke depan ingin sifatnya (bantuan) jangka panjang, lebih pada stimulus agar hidup mandiri. Bukan memberi kompensasi karena menurunnya daya beli," ujarnya.

Pilihan kebijakannya masih dirahasiakan, untuk konsumsi Jokowi dan JK saja. Anies beralasan kalau bentuk kompensasi kenaikan harga BBM diungkap sekarang, presiden dan wapres terpilih bisa tersandera. "Tetap akan ada bantuan dengan format jangka menengah. Isinya saya tidak bisa share di sini, nanti jadi wacana publik," tandasnya.