Luhut Sebut Presiden Perintahkan KPK Awasi Investasi di Atas USD 1 Miliar

Merdeka.com - Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan berjanji melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi investasi dan proyek bidang energi dengan nilai di atas USD 1 miliar. Ini merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Jadi negara harus hadir. Karena angkanya besar sekali. Untuk itu setiap kegiatan rapat begini Presiden perintahkan KPK harus dilibatkan dalam rangka pencegahan," ungkap Luhut di Istana Negara, Rabu (30/10).

Luhut mengaku sudah membicarakan ini dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Menurut Luhut, Alexander Marwata sempat menanyakan peran KPK dalam pengawasan. Luhut mengatakan, KPK tak hanya pencegahan, tapi juga bisa melakukan penindakan jika ditemukan adanya praktik korup dalam kegiatan investasi atau proyek yang dijalankan.

"Pak Alex tanya, apakah hanya di pencegahan? Bisa penindakan? Silakan! Jadi dengan penindakan sekaligus. KPK akan terlibat di sana dan kalau ditemukan kesalahan akan ada yang ditindak," tegasnya.

Luhut meyakini, pelibatan KPK dalam proyek-proyek investasi dan ekspor bernilai jumbo tidak akan membuat investor takut dan kabur dari Indonesia. Justru sebaliknya. Luhut memastikan investor memiliki rasa aman.

"Para investor sekarang komentarnya dia bilang ini berikan satu sinyal yang kuat pemerintah konsisten (penindakan korupsi). Dan itu akan buat investor percaya kita," jelasnya.

Luhut memastikan KPK sudah setuju dengan pelibatan dalam pengawasan proyek bidang energi. Ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dan KPK melakukan pencegahan korupsi. Sehingga bisa meminimalisir penyelewengan dana yang ditaksir bisa mencapai ratusan juta dolar.

"Masak OTT hanya Rp50 juta saja yang dipersoalkan, ini bisa ratusan juta dolar. Saya ulangi ini bisa ratusan juta dolar," tegasnya.

Temuan Luhut

Bukan tanpa alasan Luhut menyebut nilai ratusan juta dolar yang bisa diselamatkan KPK di bidang energi. Dia menyebut satu kegiatan di bidang energi yang di dalamnya terjadi manipulasi nilai. Ini diketahui setelah Luhut menginvetarisir kembali proyek-proyek yang diduga bermasalah.

Dia mencontohkan ekspor biji nikel. Selama dua pekan terakhir ekspor biji nikel ke China dihentikan. Penyebabnya, perbedaan nilai.

"Kita cek karena laporan dari Indonesia dan laporan dari Tiongkok itu angkanya berbeda, hampir 2 kali lipat," katanya.

Luhut mengaku mendapat informasi telah terjadi penyimpangan terhadap ekspor nikel. Pertama dari sisi kadarnya yang di atas 1,7. Kedua, melanggar dari sisi kuota yang didapat. Ketiga berkaitan dengan smelter.

"Jadi berarti terjadi manipulasi dalam jumlah dan kadar nikelnya."

Pengawasan juga akan dilakukan terus menerus agar proyek tidak mangkrak di tengah jalan karena bermasalah.