Mengupas Larangan Ekspor Nikel Indonesia ke Uni Eropa

Mengupas Larangan Ekspor Nikel Indonesia ke Uni Eropa
UANG | 29 Desember 2019 18:52 Reporter : Anisyah Al Faqir

Merdeka.com - Mulai tanggal 1 Januari 2020, Pemerintah Jokowi resmi menghentikan ekspor nikel. Keputusan pelarangan ekspor tertuang lewat Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kebijakan ini lahir dari pertimbangan stok nikel dalam negeri yang memperkirakan tinggal 700 juta ton. Dari sisa jumlah tersebut diprediksi akan habis dalam 8 tahun jika terus dilakukan penambangan.

Menurut data Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2004-2014, tiga dari enam negara tujuan ekspor nikel Indonesia yaitu Swiss, Yunani dan Ukraina. Tiga negara ini merupakan bagian dari Uni Eropa. Berikut ini data jumlah ekspor nikel Indonesia ke tiga negara tersebut.

Tahun 2004, ada 258.350 ton nikel yang diekspor senilai USD 6,92 juta. Tahun 2005, ada 582.787 ton nikel senilai USD 21,35 juta. Tahun 2006, ada 914.664 ton senilai USD 51,45 juta. Tahun 2007, ada 983.167 tom nikel senilai USD 86.82 juta. Tahun 2008, ada 1.603.733 ton nikel senilai USD 103,8 juta.

Tahun 2009, ada 922.170 ton nikel senilai USD 42,30 juta. Tahun 2010, ada 921.096,6 ton nikel senilai USD 67,9 juta. Tahun 2011, ada 1.283.671,5 ton nikel senilai USD 85,06 juta.

Tahun 2012, ada 1.844.640,7 ton nikel senilai USD 93,17 juta. Tahun 2013 ada 1.941.139,7 ton nikel senilai USD 90,93 juta. Tahun 2014 ada 38.532,8 ton nikel senilai USD 1,67 juta.

Menipisnya jumlah nikel di alam, membuat pemerintah mengambil langkah hilirisasi dan industrialisasi bahan-bahan mentah Sumber Daya Alam yang dimiliki. Untuk itu, pemerintah memutuskan untuk menghentikan ekspor biji nikel per 2020.

"Dari sebelumnya ekspor bahan mentah nikel bauksit, alumina, batubara. Satu per satu harus ditata agar ekspornya dalam bentuk setengah jadi atau barang jadi," tegas Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta.

Baca Selanjutnya: Gugatan Uni Eropa...

Halaman

(mdk/azz)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami