OJK Nilai Masyarakat RI Minat Investasi Incar Untung Tapi Tak Paham Kelola Risiko

Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui literasi keuangan di Indonesia masih sangat minim. Hal itu disebabkan masih banyaknya masyarakat yang tidak paham mengenai kondisi keuangan Indonesia.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara, mengatakan banyak masyarakat yang membeli produk investasi namun tidak paham atas kewajibannya. Kebanyakan dari mereka, kata dia, hanya mengetahui keuntungan tapi tidak paham bagaimana meredam risikonya.

"Contohnya, banyak mahasiswa belum paham asuransi jasa raharja tapi mereka setiap tahun bayar. Kita perlu tahu karena pengetahuan keuangan perlu diketahui bekal ke depan," kata dia di Padang, Sumatera Barat, Jumat (13/3).

OJK, lanjutnya, terus berupaya untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Salah satu caranya dengan melakukan edukasi kepada masyarakat agar memahami bagaimana caranya mengelola keuangan dengan baik.

"Literasi keuangan hanya 38 persen, gapnya masih tinggi, risiko kita hadapi tinggi. Karena banyak masyarakat kita tidak tahu," kata dia.

Tingkat literasi keuangan sendiri merupakan parameter yang mengukur pengetahuan, keterampilan dan keyakinan masyarakat tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan.

Berdasarkan data OJK, tingkat literasi keuangan di 2019 mengalami peningkatan dari posisi 2013, yang berada di angka 21,8 persen, kemudian 29,7 persen di 2016 dan 38,03 persen di 2019.

Masyarakat Rentan Tertipu Investasi Bodong

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan maraknya penipuan yang diakibatkan investasi ilegal atau bodong, salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia yang hanya 29,7 persen.

"Kita semua menyadari bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia masih belum cukup tinggi. Berdasarkan hasil survei tahun 2016, tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap produk keuangan hanya mencapai 29,7 persen," kata Wimboh dalam di Jakarta, Jumat (25/5).

Dia menambahkan, meski tingkat literasi memang mengalami kenaikan dari tahun 2013 sebesar 21,8 persen, namun tindak signifikan. Artinya, masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai keuangan.

Selain itu, masyarakat cenderung paham terhadap produk perbankan namun sangat kurang memahami produk-produk pasar modal. Menurutnya, kondisi ini tentu sangat tidak ideal. Sebab, masyarakat tidak hanya harus meningkatkan kewaspadaan terhadap investasi ilegal, namun juga harus memahami bahwa pasar modal sangat penting, terutama untuk membiayai proyek strategis yang dicanangkan pemerintah.

"Salah satu tugas Satgas Waspada Investasi ialah melakukan edukasi. Tentu ini menjadi tugas kita semua untuk mencoba mendidik masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan sector jasa keuangan. Salah satu tugas Satgas Waspada Investasi terkait hal ini ialah melakukan edukasi kepada pelaku industri sektor jasa keuangan dan juga masyarakat," imbuhnya.

Wimboh mengungkapkan, kerugian dalam 10 tahun terakhir yang diakibatkan investasi bodong tersebut mencapai lebih dari Rp 100 triliun. Dengan demikian, OJK akan memperkuat pencegahan, sehingga setiap kegiatan investasi ilegal tidak sampai menimbulkan korban dalam jumlah yang signifikan.