Otorita IKN Respons Kabar Sebut Suku Adat Diberi 7 Hari buat Pindah: Itu Hoaks, Enggak Ada!
Otorita IKN bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat sekitar.
Otorita IKN bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat sekitar.
Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Alimuddin membantah adanya rencana penggusuran terhadap masyarakat adat di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur.
Alimuddin menyebut, informasi yang menyebutkan pemukiman masyarakat adat IKN akan digusur dalam kurun waktu tujuh hari merupakan berita bohong alias hoaks.
"Jadi enggak ada, kalau ada yang bilang masyarakat digusur, itu hoaks. Tunjukkan ke saya, enggak ada," tegas Alimuddin kepada awak media di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).
Alimuddin menegaskan Otorita IKN bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat sekitar. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang yang berlaku.
"Sudah ada undang-undang semuanya gitu. Masyarakat adat saya yang lindungi, otorita yang lindungi," ucap Alimuddin.
Namun, Otorita berjanji tidak akan bersikap semena-mena terhadap masyarakat adat yang bermukim di IKN.
ucap Alimuddin.
Sebelumnya, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam ) Kalimantan Timur melaporkan Badan Otorita IKN meminta 200 warga Pamaluan dan Sepaku di Kampung Tua Sabut untuk membongkar bangunan mereka.
Sebab, keberadaan bangunan mereka dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) IKN.
Badan Otorita IKN bahkan memberi tenggat waktu selama tujuh hari bagi 200 warga setempat, untuk membongkar bangunan mereka.
Dalam keterangan tertulis, Jatam menjelaskan Suku adat yang tinggal di Kampung Tua Sabut di antaranya suku Balik dan Paser yang sudah lama tinggal di lokasi itu.
bunyi keterangan Jatam.
Jatam Kalimantan Timur pun mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM, ancaman hingga intimidasi melalui rencana penggusuran rumah-rumah warga.
Permintaan Otorita IKN agar warga membongkar rumahnya lantaran bangunan tersebut tidak sesuai dengan tata ruang wilayah IKN.
Baca SelengkapnyaNida bersama suaminya kemudian membuat laporan Polisi.
Baca SelengkapnyaAjang menyadari bahwa gengsi tidak akan membuatnya sukses.
Baca SelengkapnyaPolisi mengajak masyarakat untuk melawan hoaks terkait Pemilu.
Baca SelengkapnyaAtikoh berasal dari keluarga yang tumbuh di lingkungan pesantren sederhana.
Baca SelengkapnyaWarga diminta tidak terpancing berita hoaks dan SARA terkait Pemilu.
Baca SelengkapnyaAlam Ganjar, putra semata wayang Ganjar tidak ketinggalan memberikan orasi.
Baca SelengkapnyaOtorita IKN telah menunjukkan kepedulian signifikan terhadap pelestarian budaya lokal di tengah proses pembangunan IKN itu sendiri.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, sikap oposisi atau koalisi akan dilakukan demi kepentingan rakyat.
Baca Selengkapnya