Paradigma Ekonomi Baru, BI dan OJK Bisa Saja Tak Diperlukan Lagi
Merdeka.com - PKetua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut bahwa dunia tengah menghadapi paradigma baru di sektor perekonomian. Pernyataan itu muncul setelah dia melihat perkembangan ekonomi digital seperti bitcoin, aset kripto dan sebagainya yang makin diganderungi masyarakat.
Bamsoet beranggapan, kehadiran pihak otoritas tertinggi di sektor moneter dan jasa keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) nantinya sudah tidak terlalu diperlukan lagi.
"Bisa saja OJK, BI nantinya tidak diperlukan lagi, karena sistem keuangan dunia telah berubah," kata Bamsoet di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (1/4).
Argumen itu diberikannya lantaran transaksi ekonomi di dunia metaverse semakin kencang. Menurut dia, bisa saja rupiah, dolar dan alat tukar lain nantinya tergantikan oleh mata uang digital.
"Kita masuk ke dunia yang berubah sama sekali. Dunia di mana alat tukar atau transaksinya tidak lagi seperti saat ini. Tidak ada rupiah, dolar, euro, yang ada adalah alat bayar lithium, bitcoin, dan seterusnya," tuturnya.
"Ini tantangan. Sekarang ini dunia tidak lagi dibatasi batas negara maupun batas uang. Pada saatnya kita akan miliki alat bayar yang sama," seru dia.
Adaptasi Bank Indonesia
Atas dasar tersebut, Bamsoet lantas mengapresiasi upaya Bank Indonesia yang mau beradaptasi dengan zaman lewat rencana peluncuran rupiah digital.
Menurut dia, itu merupakan langkah tepat untuk dipertontonkan kepada dunia lewat forum G20. Dimana pada saat bersamaan, seluruh bank sentral dunia dan menteri keuangan dari berbagai negara bakal menyiapkan kertas kerja soal ekonomi digital.
"Mau tak mau kita harus beradaptasi dan mengikuti arus perkembangan zaman," imbuh Bamsoet.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Salah satunya kondisi suku bunga yang masih di level tinggi, walaupun di proyeksikan tidak akan naik lagi.
Baca SelengkapnyaSecara keseluruhan, pertumbuhan BPR di Indonesia masih bagus. Namun masih terdapat beberapa BPR yang bermasalah.
Baca SelengkapnyaIzin PT BPR Usaha Madani Karya Mulia dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ini sebagai upaya OJK memperkuat upaya pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Baca SelengkapnyaJawabannya masih sama yaitu masih fokus mengurus perindustrian.
Baca SelengkapnyaJokowi silaturahmi dengan nasabah Permodalan Nasional Mardani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar)
Baca SelengkapnyaMayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca SelengkapnyaEkonomi hijau dinilai sebagai solusi dari sistem ekonomi eksploitatif yang selama ini cenderung merusak lingkungan.
Baca Selengkapnya