Pemerintah Jokowi Bangun Jalan Tol Pelayanan Publik, Apa Itu?

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengoordinasikan percepatan transformasi digital pemerintahan untuk mewujudkan jalan tol pelayanan publik.

"Ibarat kata, bila sebelumnya Presiden telah meresmikan banyak jalan tol secara fisik, maka kali ini pemerintah akan membangun jalan tol pelayanan publik melalui keterpaduan layanan digital," ujar Anas setelah rapat kabinet paripurna dalam keterangannya, Selasa (9/1). 

Anas mengatakan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dunia kini memasuki era baru yang serba digital, sehingga jajaran birokrasi juga harus mengubah cara bekerja.

"Maka transformasi dan keterpaduan layanan digital pemerintah adalah pekerjaan kolaboratif semua kementerian/lembaga dan pemda, karena Presiden ingin Indonesia menjadi negara terdepan dalam transformasi digital, salah satunya ditunjukkan lewat terpadunya layanan digital pemerintah, tidak lagi terpisah-pisah," terang Anas. 

Pertama, Indonesia harus segera berproses memiliki layanan digital terpadu atau tidak terpisah-pisah seperti selama ini. Layanan terpadu tersebut harus berbasis kebutuhan pengguna (user centric), bukan dengan pendekatan per instansi pemerintah. 

"Selama ini portal layanan kita di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, isinya kadang-kadang dirjennya fotonya deputinya, foto kepala dinas. Ke depan ini diubah sehingga ketika masuk orang langsung dapat. Oh bagaimana kalau saya mengurus BPJS, bagaimana kalau saya melahirkan, bagaimana saya kalau mendapatkan beasiswa dan portal ini seperti yang ada di berbagai negara," terang Anas. 

Keempat, Mantan Bupati Banyuwangi menyebut, diperlukan perlindungan data pribadi. Meskipun pertukaran data menjadi fondasi yang akan menentukan kesuksesan interoperabilitas layanan, soal perlindungan dan keamanan data pribadi harus menjadi concern utama. 

Terakhir langkah teknis awal dengan sembilan layanan prioritas yang akan dikonsolidasikan, diantaranya layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, kepolisian, digital ID, digital payment, dan layanan aparatur negara.