Pemerintah Siapkan Rp4,56 T, Penerima Kartu Sembako Tahun ini Terima Rp200.000

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyiapkan anggaran sebesar Rp4,56 triliun untuk membiayai program kartu sembako. Setiap keluarga nantinya akan mendapat bantuan sebesar Rp200.000 naik dari sebelumnya hanya Rp150.000 per keluarga.

"Pertama pemerintah memberikan tambahan kartu sembako yang Rp150.000 per kartu penerima jadi Rp200.000, naik Rp50.000. Itu untuk 15,2 juta penerima, cukup besar biaya yang dikeluarkan Rp4,56 triliun," ujar Menteri Sri Mulyani di Pasific Place, Jakarta, Rabu (26/2).

Dia mengatakan, kenaikan kartu sembako tersebut untuk mendongkrak daya beli masyarakat bawah. Selain kartu sembako, pemerintah juga memberikan subsidi tambahan untuk sektor perumahan.

"Kita juga lihat sektor perumahan perlu stimulate. Tahun ini anggaran Rp3,3 triliun untuk subsidi uang muka dan bunga bagi pembelian rumah masyarakat berpendapatan rendah, naik Rp1,5 triliun," jelas Menteri Sri Mulyani.

"Sehingga akan ada seluruh rumah yang dibangun 2019 bisa terbeli karena demand baru, plus muncul konstruksi baru. Jangan lupa sektor konstruksi perumahan linkagenya ke 170 subsektor lain. Entah itu furniture, jasa bisa multiplier effect," sambungnya.

Hibahkan Rp147 Miliar untuk Pemda Genjot Pariwisata

Kemudian, pemerintah juga mengalihkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pariwisata menjadi hibah sebesar Rp147 miliar. Dana tersebut berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

"Kita juga berikan Rp147 miliar di dalam APBN 2020 yang kita harapkan bisa kita gunakan. Nantinya tidak bisa terpakai karena 30 kabupaten/kota tidak siap proposal. Kita jadikan hibah dalam mendorong pemda melakukan kegiatan sektor pariwisata," jelasnya.

Selanjutnya, pemerintah juga akan memberikan kartu pekerja Rp10 triliun untuk 2 juta penerima. Kartu pekerja tersebut akan digunakan untuk pelatihan vokasional.

"Kemudian ada kartu prakerja Rp10 triliun untuk 2 juta potensi penerima untuk vocational training. Karena kita butuh persiapan, implementasinya direncanakan pertengahan tahun, Pak Presiden bilang kita lakukan di bulan Maret," tandasnya.