Pemerintah Tak Ingin Terburu-buru Saat Susun Revisi UU Minerba, Inilah Alasannya

UANG | 15 September 2019 12:30 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengimbau rekannya di jajaran pemerintahan tidak memberikan pernyataan atas ketentuan yang belum terjadi mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Sebab, hal tersebut dapat memengaruhi harga pasar dan komoditas.

"Terkait (revisi) UU Minerba, saya sangat menganjurkan, kalau misalnya pihak pasar atau pihak media mau membuat prediksi silakan. Tetapi otoritas, dalam hal ini pemerintah, sebaiknya tidak memberikan pernyataan atas ketentuan yang belum terjadi, karena itu memengaruhi harga pasar dari komoditas," tutur Menteri Jonan seperti dikutip dari laman resminya, Minggu (15/9).

Menteri Jonan menyebut selain akan pengaruhi harga komoditas, kekhawatiran lainnya adalah jika ada pernyataan yang terlontar ke publik, akan ada pihak yang mengambil keuntungan dari pernyataan tersebut.

"Karena pasarnya (komoditas minerba) terus bergerak dan saya pikir mungkin malah nanti ada yang mengambil keuntungan-keuntungan dari pernyataan yang belum tentu terjadi," ujarnya.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang, Gatot Ariyono, menambahkan UU Minerba yang berlaku saat ini baru berusia 10 tahun. Sementara revisi terhadap UU sebelumnya, yaitu UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Pertambangan, baru dilakukan setelah 33 tahun.

Untuk itu, revisi UU Minerba ini harus menjawab permasalahan yang terjadi saat ini dan masa yang akan datang. "Ini (UU Minerba) baru 10 tahun. Kalau 10 tahun direvisi tidak kita manfaatkan untuk kepentingan jangka panjang kan salah juga. Maka dari itu kita minta tambahan waktu, jangan tergesa-gesa. Undang-Undang itu harus menjawab permasalahan sekarang dan visi ke depan."

"Semua masalah (untuk UU Minerba) kita inventarisasi, termasuk terhadap bagaimana KK (Kontrak Karya), PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), IUP (Izin Usaha Pertambangan) daerah, termasuk bagaimana batubara," pungkas Bambang.

Baca juga:
Indonesia Terancam Harus Impor Mineral & Batubara Jika Tak Lakukan Kebijakan Ini
KPK Cium Adanya Kejahatan Pertambangan Di Balik Banjir Sulawesi Tenggara
Keberpihakan BUMN dalam mengelola SDA didorong diatur dalam revisi UU Minerba
Menteri Jonan beri sinyal tak naikkan royalti tambang minerba
DPR targetkan revisi UU Minerba rampung Juli 2018
6 Perusahaan amandemen Kontrak Karya, penerimaan negara naik USD 20 juta per tahun
Kebijakan hilirisasi Jokowi dinilai bertentangan dengan UU Minerba

(mdk/bim)