Pemerintah Tarik Utang Rp345 Triliun Hingga 12 Desember 2023

"Pembiayaan sampai dengan 12 Desember 2023 mencapai Rp345 triliun di mana penerbitan surat berharga negara secara neto mencapai Rp298,6 triliun dan pinjaman neto Rp46,4 triliun dibandingkan tahun lalu ini," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember, Jakarta, Jumat (15/12).

Sri Mulyani menjelaskan, jika dibandingkan dengan Undang Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( UU APBN) awal pada SBN ditargetkan sebesar Rp696,3 triliun, yang terealisasi hanya 49,6 persen.

Namun jika dibandingkan dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023, yang mana Perpres ini merupakan perubahan UU APBN di pertengahan tahun, sehingga target dari Perpres sebesar Rp421,2 triliun, artinya baru 81,9 persen pembiayaan utang yang terealisasi.

Sementara untuk pinjaman utang luar negeri jika dibandingkan dengan UU APBN awal yang ditargetkan Rp16,6 triliun terealisasi sebesar Rp279,2 persen.

Hal yang juga jika dibandingkan dengan Perpres 75 Tahun 2023 Rp16,6 triliun, pinjaman terelisasi sebesar Rp279,2 triliun.

"Jaadi ada kenaikan dari sisi pinjaman namun dari SBN turun sangat drastis," imbuhnya.

Dia menuturkan pengelolaan pembiayaan yang menurun artinya APBN makin sehat karena defisitnya jauh lebuh rendah dibandingkan rancangan awal.

"Dibandingkan dengan tahun lalu tren dari defisit yang menurun konsolidasi fiskal itu tetap terjaga kredible dan kuat ini karena penerimaan negara kuat belanjanya tetap terjaga dengan baik," jelas dia.

Kemudian pengelolaan pembiayaan mampu menggunakan berbagai sisa anggaran lebih (SAL) besar tahun sebelumnya, sehingga bisa menurunkan pembiayaan melalui surat utang negara.

Lebih lanjut, menurut Bendahara Negara itu, ini adalah strategi yang sangat tepat dan ampuh dalam menghadapi situasi dunia di mana suku bunga mengalami kenaikan drastis ekstrem pemerintah bisa melindungi APBN dan melindung keseluruhan postur.

"Kita bisa melindungi APBN dan melindung keseluruhan postur kita," tutupnya.