Netralitas memiliki prinsip tidak berpihak, bebas dari pengaruh, dan imparsial.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kembali mengimbau pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) tetap menjaga netralitas saat perhelatan lima tahunan ini berlangsung.
Anas menegaskan netralitas memiliki prinsip tidak berpihak, bebas dari pengaruh, dan imparsial.
Tidak profesionalnya ASN saat pesta demokrasi akan menyebabkan target-target pemerintah di tingkat lokal maupun di tingkat nasional tidak akan tercapai dengan baik.
Perlu diketahui, dalam UU No. 20/2023 tentang ASN termaktub Pegawai ASN wajib menjaga netralitas.
Netralitas yang dimaksud adalah tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara, termasuk kepentingan politik.
Mantan Bupati Banyuwangi itu menilai, ASN perlu mencermati potensi gangguan netralitas yang bisa terjadi dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan Umum Kepala Daerah.
Menurutnya dalam gelaran pesta demokrasi terdapat beberapa area yang sering dilanggar.
Mulai dari ikut serta agenda kampanye, fasilitasi kegiatan kampanye, sampai dengan penggunaan sosial media yang mendukung peserta pemilu.
"ASN agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial terutama dalam suasana kampanye pemilu saat ini," kata Anas.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bagi ASN yang melanggar akan dikenakan sanksi. Mulai dari sanksi administratif, pidana, hingga diberhentikan secara tidak hormat.
“Sanksi yang diberikan mulai dari sanksi moral, hukuman disiplin sedang, hukuman disiplin berat, hingga diberhentikan secara tidak dengan hormat,” kata dia mengakhiri.
Netralitas memiliki prinsip tidak berpihak, bebas dari pengaruh, dan imparsial.
Sebanyak 183 PNS terbukti melakukan pelanggaran netralitas di Pemilu 2024
Baca Selengkapnya
Pelanggaran Netralitas PNS Capai 10.000 Kasus, MenPAN-RB Beri Penjelasan Begini
Baca Selengkapnya
Moeldoko mengatakan dirinya salah satu Panglima TNI yang memperkuat netralitas prajurit setiap ada pesta demokrasi.
Baca Selengkapnya
Pemerintah meminta PNS untuk tetap netral saat pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Netralitas PNS menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pesta demokrasi terbesar di dunia.
Baca Selengkapnya
Mengingat dalam waktu dekat akan ada pemilihan umum mulai dari pilpres, pileg dan pilkada serentak.
Baca Selengkapnya
Mengingat puncak pemilu pada Rabu, 14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya
TNI memastikan sikap profesional kepada seluruh prajurit demi menjaga netralitas selama Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi