Tiga Kali Blokir Belanja Pemerintah, Sri Mulyani Jamin Tak Ganggu Anggaran Prioritas

"Ini sebetulnya mekanisme anggaran di mana kita akan menyampaikan kepada seluruh kementerian/lembaga cadangkan 5 persen itu. Kalau sampai ada sesuatu yang bergejolak, seperti kita dihadapkan tahun 2022/2023 waktu itu bergejolaknya harga komoditas yang menyebabkan harga minyak goreng naik. Kemudian dilakukan beberapa langkah-langkah prioritas," jelasnya.

Contoh lainnya, dia melanjutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 untuk penanganan jalan-jalan rusak di daerah. 

"Sehingga kalau memang dianggap ada suatu prioritas baru, kita minta seluruh KL untuk mencadangkan 5 persen (dari alokasi belanja anggarannya)," imbuh Sri Mulyani. 

Kendati begitu, Sri Mulyani tak ingin belanja seluruh instansi pemerintah justru terganggu akibat kebijakan automatic adjustment.

"Tapi 5 persen tidak boleh mengganggu prioritas mereka, karena selama ini penyerapan anggaran dari kementerian/lembaga rata-rata juga di sekitar 95 persen," tegasnya.

"Jadi sebetulnya 5 persen itu kalau dilihat dari track record hampir semua kementerian ya, itu kira-kira ada di daerah atau bagian yang dianggap tidak akan mengganggu prioritas dari kementerian/lembaga itu," kata Sri Mulyani.

"Jadi ini mekanisme yang sudah berjalan selama 4 tahun, semenjak pandemi tapi kemudian ini dianggap sebagai mekanisme untuk mempertajam dari keseluruhan pengelolaan anggaran kementerian/lembaga," tandasnya.