Bappenas Ungkap Pemindahan Ibu Kota Telan Rp93 Triliun Dana APBN
Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Bambang Brodjonegoro, mengatakan pemindahan ibu kota baru menelan dana sekitar Rp500 triliun. Angka tersebut antara lain terdiri dari 54 persen atau sekitar Rp265 triliun dana Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Sementara, 26 persen atau sekitar Rp127 triliun pakai dana swasta. Terakhir, 19 persen atau sekitar Rp93,5 triliun pakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Untuk pembiayaan kota ini dibutuhkan pembiayaan total sekitar hampir Rp500 triliun, yang concern adalah KPBU. APBNnya kita batasi 18 persen atau Rp93 triliun," ujar Menteri Bambang dalam acara Youth Talk Yuk Pindah Ibu Kota di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (20/8).
Menteri Bambang mengatakan pemerintah ingin melibatkan peran swasta yang lebih besar. Nantinya dalam pembangunan infrastruktur dasar dan penting dapat menggabungkan kerjasama swasta dan pemerintah.
"Jadi menurut saya wajar kalau KPBU itu besar karena melalui KPBU itu swasta bisa masuk untuk berbagai infrastruktur dasar yang ada di situ apakah jaringan gas, air bersih, apakah air limbah. Itu kan KPBU, tidak bisa langsung swasta," jelasnya.
Sementara itu, penggunaan dana APBN akan ditekan serendah mungkin agar tidak mengganggu kebutuhan negara yang sangat prioritas. Pemerintah tetap akan mendorong pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka memanfaatkan bonus demografi Indonesia yang semakin besar.
"Itu (pemindahan ibu kota) pun kami pastikan tidak akan mengganggu semua prioritas yang sudah ada termasuk prioritas untuk mengurusi masalah bonus demografi, prioritas untuk pembangunan SDM, tidak akan mengganggu karena sumber APBN yang kita ambil di sini adalah pengelolaan aset, baik dari aset di kota baru maupun di Jakarta yang dimiliki oleh pemerintah," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Baca SelengkapnyaBTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.
Baca SelengkapnyaDemi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaAkibat peristiwa tersebut, akhirnya pelaksanaan pemungutan suara harus ditunda.
Baca SelengkapnyaPadahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.
Baca SelengkapnyaBesaran THR yakni penghasilan gaji 100 persen dari penghasilan satu bulan yang diterima pada bulan Maret
Baca SelengkapnyaPada tahun 2023 realisasi belanja untuk pembangunan IKN sebesar Rp26,7 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp27,4 triliun.
Baca Selengkapnya