BPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos
Padahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.
Padahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkap penyebab harga beras masih mahal di pasaran.
Meskipun, Pemerintahan Jokowi-Maruf gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.
Sehingga, terjadi kelangsungan pasokan beras di pasar internasional.
"Harga beras yang tinggi karena memang pertama kembali lagi ini dipengaruhi oleh suplai yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan demand (permintaan) karena beberapa negara menahan dari ekspor berasnya," ujar Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (1/4).
Ini disebabkan oleh faktor cuaca akibat El-Nino berkepanjangan.
"Sementara itu kalau di dalam negeri juga panen beras yang relatif lebih rendah dikarenakan faktor cuaca El Nino," ungkap Amalia.
Oleh karena itu, BPS memproyeksikan produksi beras untuk periode Januari-Februari 2024 masih lebih rendah dibandingkan permintaan.
Namun, Amalia tidak menyebutkan data produksi beras untuk periode tersebut.
"BPS memperkirakan bahwa produksi beras masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan konsumsi atau terjadi defisit sesuai dengan angka yang kami peroleh," kata Amalia.
Berdasarkan data BPS, komoditas beras masih mengalami inflasi sebesar 0,64 persen dengan andil sebesar 0,03 persen.
Secara umum, kenaikan harga beras masih terjadi di 28 provinsi, sedangkan harga beras di 10 provinsi lainnya sudah menunjukkan penurunan.
Di sisi lain, BPS mencatat di seluruh provinsi di pulau Jawa dan Bali Nusa Tenggara masih mengalami kenaikan harga beras.
Lebih lanjut, Amalia menyampaikan hasil tinjauan khusus beberapa komoditas yang mengalami deflasi, diantaranya cabai rawit, cabai merah dan tarif angkutan udara pada Januari 2024 mengalami deflasi yang relatif lebih dalam dibandingkan pada Januari tahun 2020-2023.
"Pada Januari 2024 cabai merah mengalami deflasi sebesar 16,25 persen, cabai rawit mengalami deflasi sebesar 25,72 persen, dan tarif angkutan udara mengalami deflasi sebesar 10,95 persen," ujarnya.
Sebagai informasi, berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 1 Februari 2024, rata-rata harga beras premium tercatat sebesar Rp15.380 per kilogram (kg).
Sementara itu, beras medium berada di Rp13.500 per kg. Keduanya mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan, penyaluran bantuan bansos beras sebesar 10 kg untuk tiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan terus dilanjutkan hingga Maret 2024.
Jokowi menyebut program bansos yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) tersebut bisa dilanjutkan hingga Juni 2024, namun dengan melihat kondisi APBN.
"Jadi Januari, Februari, Maret (bansos beras tetap lanjut). Nanti saya lihat lagi kalau APBN memungkinkan, April, Mei, Juni," ujar Jokowi saat mengunjungi Gudang Bulog Gumilir di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (2/1).
BPS mencatat harga beras saat ini menjadi yang paling mahal sejak tahun 2021.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaJokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, perubahan iklim membuat gagal panen.
Baca SelengkapnyaHarga gabah kering giling (GKG) juga mengalami kenaikan sebanyal 1,7 persen mtm dan naik sebesar 29,37 persen secara yoy.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaTerkait lonjakan harga beras, Jokowi meminta Bulog untuk mempercepat penyaluran beras beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP).
Baca SelengkapnyaJokowi meny ampaikan usai menggelar rapat internal di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Baca Selengkapnya